PBB Kutuk Serangan Udara Militer Myanmar yang Tewaskan 50 Warga

Pengeboman udara militer Myanmar terjadi di Kota Kyauktaw dekat perbatasan Bangladesh pada Senin (28/9/2026). Dilansir The Japan Times, kelompok bersenjata Arakan Army menyebut serangan itu menewaskan 50 orang dan melukai sedikitnya 58 orang, jumlah yang turut dikonfirmasi oleh pekerja bantuan lokal bernama Wai Hun Aung. Banyak dari korban selamat dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Juru Bicara Arakan Army Khine Thu Kha menuduh militer secara sengaja menyasar kawasan pasar padat penduduk, sekolah, dan bangunan permukiman. Kantor Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyampaikan bahwa jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah. Laporan PBB menyebut serangan berlangsung pada periode sibuk di pasar berkapasitas lebih dari 200 toko yang dioperasikan masyarakat Rakhine, Rohingya, Hindu, hingga Daingnet.

Foto-foto yang dibagikan oleh Wai Hun Aung di media sosial memperlihatkan jenazah perempuan serta anak-anak ikut dievakuasi pada Selasa (29/9/2026). Serangan ini tercatat sebagai insiden paling mematikan di Rakhine sejak pengeboman sebuah rumah sakit pada bulan Desember yang menewaskan sedikitnya 30 orang. Juru bicara pemerintah Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar, sementara pihak militer sebelumnya sempat menyatakan selalu berupaya menahan diri demi menghindari bahaya terhadap warga sipil.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan pernyataan resmi dalam pengarahan media di New York pada Selasa (29/9/2026). PBB menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan warga sipil segera dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, pimpinan PBB menegaskan kewajiban semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional.

"Sekretaris Jenderal dengan tegas mengecam serangan-serangan ini dan menyerukan kepada semua pihak agar segera menghentikan kekerasan demi melindungi warga sipil serta mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," kata Dujarric. António Guterres turut mendesak seluruh pihak membuka akses aman, berkelanjutan, dan tanpa rintangan bagi PBB serta lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan vital.

Dujarric menambahkan bahwa pengeboman terbaru kian memperjelas tidak adanya kondisi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi kepulangan pengungsi, termasuk komunitas Rohingya. Di pihak lain, Arakan Army berjanji akan menggunakan segala cara untuk membalas militer dan siapa pun yang terlibat dalam pengeboman warga sipil. Konflik bersenjata yang berkecamuk sejak kudeta militer Februari 2021 dilaporkan telah menewaskan sekitar 100.000 orang serta menelantarkan lebih dari 3,5 juta jiwa.

Di tengah kekerasan yang terus berlanjut di Rakhine, otoritas Malaysia memulangkan sekitar 1.500 warga Myanmar pada Selasa (29/9/2026). Berdasarkan laporan kantor berita Bernama sebagaimana dikutip Anadolu Agency, pemulangan tersebut mengangkut 1.476 orang menggunakan tiga kapal angkatan laut militer Myanmar. Rombongan deportasi itu terdiri atas 1.370 laki-laki, 79 perempuan, 20 anak laki-laki, dan tujuh anak perempuan dengan rentang usia delapan hingga 60 tahun.

Pemerintah Malaysia menyatakan pemulangan tersebut merupakan bagian dari rencana repatriasi yang disepakati dengan Myanmar dan bersifat sukarela, namun langkah itu menuai kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Sekjen PBB António Guterres menyuarakan kekhawatiran serupa yang telah disampaikan oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Kantor HAM PBB. PBB mendesak pemerintah di Kuala Lumpur untuk segera menghentikan pemulangan tersebut serta membatalkan deportasi lanjutan.

Dujarric mengingatkan bahwa hukum kebiasaan internasional mengikat semua negara untuk tidak mengembalikan individu ke negara asal tempat mereka terancam bahaya. Ketentuan tersebut melarang deportasi orang ke wilayah tempat mereka berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau ancaman berat terhadap keselamatan jiwa dan kebebasan. Situasi di Rakhine saat ini dinilai PBB tidak memungkinkan kepulangan secara aman bagi warga yang melarikan diri dari konflik.