Jenewa, IDN Times - Sebanyak hampir 7.000 nyawa warga Venezuela melayang dalam sejumlah operasi keamanan yang berlangsung sepanjang 1,5 tahun terakhir. Ini merupakan hasil investigasi PBB yang disampaikan pada Kamis (4/7) kemarin.
Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan bahwa pemerintah Venezuela memerintahkan pembunuhan ekstra yudisial itu terjadi sejak awal 2018. Dilansir dari AFP, mayoritas pembantaian kemungkinan besar terjadi dalam bentuk "eksekusi".
PBB menemukan bahwa setidaknya pembantaian terjadi terhadap 6.856 orang. Mereka diduga terlibat sejumlah konfrontasi dengan pasukan khusus Venezuela.
"Insiden dari dugaaan adanya pembunuhan ekstra yudisial oleh pasukan keamanan...secara mengejutkan sangat tinggi," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan.
Dugaan eksekusi itu sendiri terjadi sejak 2018 dengan korban sebanyak 5.287 jiwa. Mereka dilaporkan "melakukan perlawanan terhadap otoritas berwenang" selama operasi berlangsung. Sisanya sebanyak 1.569 jiwa tewas sejak pertengahan Mei 2019 sampai saat ini.
Menurut PBB, pemerintah Venezuela membungkus pembantaian itu dengan nama "Operasi Pembebasan Rakyat". Laporan tersebut juga mengutip kesaksian sejumlah kelompok independen sehingga berakhir kepada dugaan bahwa jumlah korban meninggal bisa jadi lebih tinggi dari 9.000 jiwa selama periode tersebut.
Sejak 2016, pemerintah Venezuela diduga menjalankan strategi kekerasan untuk menangani krisis politik serta ekonomi yang semakin buruk. Dalam laporan itu, Presiden Nicolas Maduro disebut menggunakan strategi tersebut dengan tujuan, "menetralisir, menekan, dan mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah".
Laporan yang dikutip New York Times itu menyinggung tentang dugaan peran Pasukan Aksi Khusus atau yang dikenal di Venezuela sebagai FAES. Satuan ini biasanya bertugas untuk memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan kriminal terkait.
Pejabat HAM PBB sendiri khawatir fungsi mereka berubah karena disalahgunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk memberikan rasa takut di masyarakat dan mempertahankan kontrol sosial.
Kekhawatiran itu muncul setelah keluarga dari 20 laki-laki yang dibunuh pada 2018 mengungkap FAES kerap datang tiba-tiba dengan menggunakan truk tanpa nomor plat. Pakaian mereka serba hitam.
Wajah mereka ditutup balaclava. Kemudian, mereka memaksa masuk ke rumah-rumah warga, merampas barang-barang dan melukai perempuan-perempuan. PBB menyebut, "mereka akan memisahkan laki-laki muda dari keluarga sebelum mulai menembak".
Bachelet sendiri dijadwalkan akan melaporkan temuan timnya itu di hadapan para pejabat Dewan HAM PBB pada Jumat (5/7). Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Venezuela membantah semua temuan dalam laporan itu. Menurut Venezuela, laporan PBB itu memperlihatkan "visi yang terdistorsi" di mana hampir seluruh informasi yang diberikan pemerintah tidak dipedulikan.
"Analisis itu tidak objektif, tidak juga imparsial," kata pihak kementerian dalam sebuah pernyataan resmi pada Kamis (4/7). "Poin-poin negatif ditunjukkan secara ekstrem dan langkah-langkah yang diadaptasi di area HAM tidak dipedulikan atau diminimalisir."
Dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela diselubungi oleh krisis ekonomi dan politik yang salah satunya mengakibatkan hiper-inflasi dan kekerasan terhadap warga sipil. PBB menyebut pada 2015 ada sekitar empat juta penduduk negara Amerika Latin itu memilih bermigrasi ke luar negeri karena kurangnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya ketersediaan pangan.
Per akhir Mei 2019, PBB melaporkan ada 793 orang yang ditahan secara sewenang-wenang sebagai bagian dari strategi kontrol pemerintah. Pada awal Januari lalu, krisis politik memuncak ketika lawan politik Maduro, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden Venezuela yang sah. Amerika Serikat yang sudah anti terhadap Maduro pun mengakui Guaido sebagai pemimpin de facto Venezuela.