Jakarta, IDN Times - Israel menetapkan tanggal pemilihan umum nasional pada 27 Oktober mendatang. Keputusan ini diumumkan oleh komite parlemen Israel pada Minggu (12/7/2026). Pemilu kali ini diprediksi akan berjalan sangat ketat.
Tanggal tersebut merupakan batas waktu paling akhir yang diizinkan oleh undang-undang Israel. Sebelum pemilu digelar, parlemen Israel atau Knesset dijadwalkan bubar terlebih dahulu pada 17 Juli.
Penetapan pemilu kali ini membawa sejarah baru bagi lanskap politik Israel. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu berhasil menyelesaikan masa jabatan empat tahun penuh. Pencapaian semacam ini adalah yang pertama sejak 1973. Kabinet Netanyahu saat ini mulai terbentuk pada 29 Desember 2022.
Netanyahu menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri kembali dalam kontestasi politik tersebut. Pemimpin berusia 76 tahun itu berambisi memenangkan masa jabatan berikutnya. Ia berencana membentuk pemerintahan nasional yang luas dan merangkul berbagai pihak.
"Setelah kita menyingkirkan ancaman eksistensial Iran, pemerintahan nasional yang luas dapat menciptakan kedamaian di antara kita, menangani sisa-sisa poros Iran, dan memetik hasil kemenangan kita," kata Netanyahu, dilansir France24.
Posisi Netanyahu kini terancam oleh sejumlah tokoh politik yang siap menantangnya. Salah satu pesaing utamanya adalah mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot.
Eisenkot mendirikan partai baru bernama Yashar pada 2025. Ia sempat bergabung dalam kabinet perang Netanyahu sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Kandidat kuat lainnya adalah mantan PM Naftali Bennett yang memimpin partai Together. Bennett diyakini mampu menarik suara pemilih sayap kanan yang kecewa dengan kinerja pemerintahan saat ini.
Bennett menjalin aliansi dengan pemimpin oposisi beraliran tengah, yakni Yair Lapid. Lapid merupakan mantan pembawa acara televisi populer yang kemudian mendirikan partai Yesh Atid.
Selain mereka, ada pula politisi veteran Avigdor Lieberman dari partai sekuler nasionalis Yisrael Beiteinu. Lieberman sering mengkritik Netanyahu secara terbuka dan menuntut kebijakan keamanan yang lebih keras.
Pemilu bulan Oktober nanti akan menjadi semacam referendum bagi rekam jejak kepemimpinan Netanyahu. Banyak warga Israel merasa tidak puas dengan penanganan perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Sang PM dituduh lepas tangan atas berbagai kegagalan keamanan negara. Kegagalan berlapis tersebut dinilai berujung pada serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023.
Isu domestik yang memanas juga akan mendominasi perdebatan pemilu mendatang. Salah satunya adalah ketegangan terkait rancangan undang-undang wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks.
Mahkamah Agung Israel sebelumnya memutuskan bahwa pengecualian wajib militer bagi kelompok tersebut melanggar hukum. Namun, beberapa sekutu koalisi sayap kanan justru menuntut pemerintah mengembalikan perlindungan itu.
"Pada 27 Oktober, kita akan menang. Kita akan mengganti pemerintahan pembantaian 7 Oktober dan membentuk pemerintahan Zionis," tutur Lieberman, dilansir The Jerusalem Post.