Jakarta, IDN Times - Pemerintah Italia resmi mengesahkan undang-undang baru terkait kurikulum sekolah pada Kamis (4/6/2026). Aturan ini menetapkan bahwa pengajaran pendidikan seks kini memerlukan persetujuan tertulis dari orang tua murid.
Kebijakan ini memicu beragam tanggapan dari parlemen dan masyarakat luas. Pihak oposisi menilai perubahan kurikulum berpotensi membatasi akses anak-anak terhadap informasi kesehatan.
Undang-undang baru ini mewajibkan sekolah menengah mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua sebelum memulai pengajaran seksualitas. Aturan ini berlaku untuk siswa usia 11 hingga 19 tahun.
Sekolah juga harus mengirimkan rincian materi kepada wali murid minimal tujuh hari sebelum kelas dimulai. Selain itu, regulasi ini meniadakan materi pendidikan seks di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Langkah tersebut diambil agar konsep yang diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Kementerian memastikan bahwa pengenalan anatomi biologis dasar akan tetap diajarkan melalui mata pelajaran sains umum.
Program pembelajaran nasional juga akan memuat materi wajib tentang sikap saling menghormati, hubungan sosial, dan empati. Menteri Pendidikan Italia, Giuseppe Valditara, menjelaskan bahwa aturan baru ini dirancang untuk menegaskan kembali peran keluarga.
"Reformasi ini akan melindungi anak-anak di bawah umur dari kebingungan propaganda gender dan menegakkan kembali prinsip konstitusi bahwa orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka," kata Valditara.
Partai beraliran kiri-tengah dan sejumlah organisasi menyampaikan keberatan atas pengesahan undang-undang tersebut. Aturan ini dianggap dapat menghambat upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di Italia.
Anggota Parlemen dari Partai Demokrat, Sara Ferrari, menyoroti pentingnya edukasi dalam melindungi hak dasar perempuan di lingkungan sekolah.
"Alih-alih memperkenalkan pendidikan seks, undang-undang ini justru menempatkan rintangan bagi sekolah yang ingin memastikan hak atas pendidikan penuh, yang merupakan alat utama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan," ujar Ferrari, dikutip dari Wanted in Rome.
Organisasi perlindungan anak juga mengkhawatirkan munculnya kesenjangan pemahaman di kalangan generasi muda. Direktur Hubungan Institusional Save the Children, Giorgia D'Errico, menyoroti risiko dari persyaratan tersebut.
"Tujuan untuk menginformasikan kepada keluarga dan memperkuat kemitraan dengan sekolah adalah hal yang baik, tetapi persyaratan persetujuan ini berisiko memperburuk kesenjangan pendidikan dan budaya yang sudah ada," ujar D'Errico, dilansir The Local.
Aliansi partai sayap kanan mendukung penuh langkah pemerintah. Mereka menilai aturan ini dapat menjaga keselarasan tumbuh kembang anak tanpa campur tangan aktivis politik di ruang kelas.
Asosiasi pembela hak keluarga turut menyambut baik perubahan regulasi ini. Juru Bicara Pro Vita & Famiglia menyatakan bahwa kebijakan baru memberikan kontrol yang lebih transparan kepada orang tua.
"Orang tua akan dapat mengetahui, mengidentifikasi, dan menolak terlebih dahulu proyek tidak pantas yang mempromosikan fluiditas gender, aborsi, surogasi, dan visi ideologis tentang seksualitas di kalangan anak di bawah umur," kata juru bicara Pro Vita & Famiglia.
Berdasarkan survei nasional, baru sekitar 47 persen remaja di Italia yang saat ini mendapat akses pengajaran seksualitas secara terstruktur. Dengan berlakunya sistem perizinan baru, pemerataan pengetahuan kesehatan reproduksi di negara tersebut diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih besar ke depannya.