Pentagon Akui Serangan Militer AS Tewaskan 153 Warga Yaman pada 2025

12 Agu 2026, 22:38 WIB

Leo Manik

News

Channel

Add Us on Google

Pentagon Akui Serangan Militer AS Tewaskan 153 Warga Yaman pada 2025

personel militer AS di Pangkalan Udara Prince Sultan, Arab Saudi (Senior Airman Giovanni Sims, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Pentagon melaporkan tiga serangan udara AS di Yaman pada April 2025 menewaskan 153 warga sipil dan melukai 243 orang dalam Operation Rough Rider melawan Houthi.
Serangan di Sanaa, Pelabuhan Ras Isa, dan dekat Saada menjadi sumber korban; CENTCOM masih meninjau 15 insiden lain, sementara kelompok HAM meminta penyelidikan potensi kejahatan perang.
Data pemantau independen mencatat korban lebih tinggi daripada Pentagon, saat Pentagon memangkas program dan staf perlindungan sipil serta mengusulkan penghapusan bertahap program tersebut pada anggaran 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menyerahkan laporan resmi kepada Kongres AS yang mengonfirmasi bahwa operasi militer negara tersebut telah menewaskan 153 warga sipil dan melukai 243 orang sepanjang 2025. Seluruh korban tewas dan luka tersebut berasal dari tiga serangan udara AS di Yaman selama operasi militer melawan kelompok Houthi.

Laporan setebal 12 halaman yang dikirimkan ke Komite Angkatan Bersenjata Senat AS ini menjadi pengakuan resmi pertama pemerintah terkait dampak operasi tersebut. Operasi militer bertajuk Operation Rough Rider tersebut diluncurkan Presiden Donald Trump untuk menghentikan serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah.

1. Detail tiga serangan militer AS di Yaman

pasukan Houthi di Kota Sanaa, Yaman. (Public domain, via Wikimedia Commons)

Tiga insiden utama di Yaman terjadi selama periode April 2025. Komando Sentral AS (CENTCOM) menilai bahwa ketiga serangan tersebut memang lebih mungkin menyebabkan bahaya dan jatuhnya korban dari pihak sipil.

Serangan pertama terjadi pada 6 April 2025 di sebuah permukiman warga di Sanaa yang menewaskan lima warga sipil. Serangan kedua menghantam kawasan Pelabuhan Ras Isa pada 17 April 2025 yang merenggut nyawa 80 warga sipil serta melukai 171 orang.

Serangan ketiga yang berlangsung pada 28 April 2025 di dekat Saada menewaskan 68 warga sipil. Lokasi yang dihantam tersebut diduga merupakan pusat penampungan para imigran asal Afrika yang ditahan oleh kelompok Houthi.

Organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional mendesak agar insiden pengeboman pelabuhan dan fasilitas penampungan imigran diselidiki sebagai potensi kejahatan perang. CENTCOM saat ini masih meninjau 15 insiden tambahan di Yaman yang berpotensi menambah angka korban.

2. Perbedaan data Pentagon dan pemantau independen

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth (U.S. Secretary of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons)

Jumlah korban sipil yang diakui oleh Pentagon berbeda dengan data yang dikumpulkan oleh lembaga pemantau independen. Laporan resmi militer AS dinilai belum mencakup seluruh dampak kerusakan dari ratusan serangan udara yang telah dilancarkan.

Organisasi nirlaba Yemen Data Project mencatat bahwa militer AS melancarkan setidaknya 339 serangan udara selama Operation Rough Rider. Lembaga tersebut mencatat sedikitnya 238 warga sipil tewas, termasuk 24 anak-anak, serta 467 orang mengalami luka-luka. Lembaga pemantau konflik Airwars juga memperkirakan sedikitnya 258 warga sipil tewas akibat pengeboman tersebut.

"Ini adalah kegagalan mematikan bagi AS dalam mematuhi kewajiban utama hukum humaniter internasional," kata Kristine Beckerle, Wakil Direktur Regional Amnesty International, dilansir The Hill.

Laporan Pentagon tahun 2025 juga tidak memasukkan data korban dari operasi penyerangan kapal di Laut Karibia dan Pasifik Timur yang menewaskan lebih dari 200 orang. Pihak militer AS mengklaim para penumpang kapal tersebut merupakan pelaku teror narkoba sehingga tidak dikategorikan sebagai warga sipil.

3. Pentagon kini lebih fokus meningkatkan daya tempur

USS Abraham Lincoln melakukan blokade di Laut Arab (NAVCENT Public Affairs, Public domain, via Wikimedia Commons)

Pengakuan ini muncul di tengah perubahan kebijakan besar-besaran di lingkungan Pentagon. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, militer AS lebih mendorong efektivitas tempur dibandingkan aturan hukum yang ketat.

"Kami melepaskan ikatan para prajurit untuk mengintimidasi, memburu, dan membunuh musuh negara," ujar Hegseth, dilansir CBS News.

Seiring dengan perubahan tersebut, Pentagon melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap program mitigasi korban sipil dan Civilian Protection Center of Excellence. Jumlah staf di pusat perlindungan sipil dipangkas dari 40 pegawai menjadi hanya sembilan pegawai pada akhir tahun fiskal 2025.

Rancangan anggaran Pentagon untuk tahun 2026 bahkan mengusulkan pembubaran program perlindungan sipil secara bertahap. Pengurangan anggaran belanja ini mencakup pemotongan dana personel lebih dari 2 juta dolar AS (sekitar Rp35,7 miliar) dan pemangkasan dukungan misi hingga 9,5 juta dolar AS (sekitar Rp169,7 miliar).

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.