Jakarta, IDN Times - Pemerintah Peru, pada Kamis (30/3/2023), resmi menarik seluruh perwakilan diplomatiknya dari Kolombia. Langkah ini diambil lantaran Presiden Kolombia, Gustavo Petro, terus mengintervensi urusan dalam negeri Peru.
Relasi antara Peru dengan sejumlah negara Amerika Latin lainnya mengalami goncangan setelah pelengseran mantan Presiden Pedro Castillo. Sejumlah negara, termasuk Kolombia, menolak penangkapan Castillo dan bahkan tidak mengakui Dina Boluarte sebagai presiden baru.
Boluarte dan Menteri Luar Negeri Ana Cecilia Gervasi resmi menandatangani resolusi untuk menurunkan hubungan diplomatik Peru-Kolombia. Alhasil, kini relasi keduanya hanya setingkat charge d’affaires.
Dilansir La Prensa Latina, keputusan ini dilakukan sehari setelah pemanggilan Duta Besar Peru untuk Kolombia, Felix Denegri, pada Rabu (29/3/2023). Usai Petro dianggap ikut campur urusan internal Peru dan berupaya mengalihkan kenyataan soal eks Presiden Pedro Castillo.
"Keputusan ini menyusul pengumuman dari Kementerian Luar Negeri bahwa sikap Petro dan ekspresi untuk ikut campur yang terus diserukan berdampak besar pada pengrusakan hubungan bilateral, sejarah persahabatan, kooperasi, dan penghormatan bersama," ungkap Cecilia Gervasi.
Pernyataan pemerintah Peru ini merupakan respons atas ungkapan Presiden Petro dalam pidatonya di KTT Ibero-Amerika di Santo Domingo, Republik Dominika. Ia menyebut bahwa eks Presiden Pedro Castillo sebagai korban kudeta.
"Hari ini, kita ada di sini, dan seharusnya ia (Castillo) juga di sini. Mereka melengserkannya dalam kudeta. Ia (Castillo) sekarang dipenjara," kata Petro, dikutip Semana.
Menlu Gervasi membalas pernyataan Petro dan mengatakan, jika Castillo ada di dalam pertemuan itu, maka ia sudah menjadi seorang diktator.
"Ia berada di sini berarti ia (Castillo) adalah seorang diktator di antara Anda semua. Kami menyerukan bahwa pemerintahan Peru saat ini berkomitmen untuk mempertahankan demokrasi dan aturan hukum, serta mempertahankan kebebasan dan hak-hak rakyat," papar Gervasi.
Kejaksaan Peru pada Selasa (28/3/2023) membuka investigasi kepada Presiden Dina Boluarte dan mantan Presiden Pedro Castillo yang diduga terlibat pencucian uang. Bahkan, mereka diduga punya relasi dengan organisasi kriminal.
Dugaan kriminal dari Boluarte dan Castillo ini sebagai bagian dari investigasi dalam melawan bentuk kriminal finansial yang terjadi pada pemilihan presiden pada 2021. Castillo diduga mendapat pendanaan dari penasehatnya dan Boluarte yang mencalonkan sebagai Wapres saat itu.
"Dugaan komisi dalam kriminalitas ini telah terjadi pada saat kampanye elektoral Partai Peru Libre," tutur Kantor Kejaksaan Peru, dikutip Reuters.
Boluarte menolak menerima dana kampanye ilegal dan mengatakan bahwa tudingan korupsi adalah manuver politik dalam merusak pemerintahannya. Ia juga dalam investigasi soal dugaan tewasnya pendemo saat bulan awal Boluarte menjabat.