Plt Presiden Korsel Dimakzulkan, Wakil PM Penggantinya

28 Des 2024, 07:30 WIB

Bendera Korea Selatan (pexels.com/aboodi vesakaran)

Jakarta, IDN Times - Setelah Plt Presiden Korea Selatan (Korsel) Han Duck Soo dimakzulkan, kini Korsel sementara dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Choi Sang Mok.

Dengan demikian, sudah ada dua kali pergantian kepemimpinan dalam bulan ini usai Yoon Suk Yeol dimakzulkan lantaran menetapkan status darurat militer.

Dilansir dari ANTARA, Sabtu (28/12/2024), Han Duck Soo yang sebelumnya menjabat sebagai presiden sementara negara itu, dimakzulkan parlemen karena menolak menunjuk tiga hakim untuk Mahkamah Konstitusi.

1. Sidang pemakzulan Yoon Suk Yeol masih berlangsung

Mahkamah saat ini sedang menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang sedang dinonaktifkan.

Mosi pemakzulan terhadap Han juga memuat tuduhan bahwa pejabat tersebut terlibat dalam deklarasi darurat militer yang gagal awal bulan ini serta menolak menunjuk jaksa khusus untuk menyelidiki Yoon dan istri Yoon, Kim Keon-hee.

Sedangkan, pemakzulan terhadap presiden sementara hanya memerlukan mayoritas sederhana sebanyak 151 suara. Jumlah itu berbeda dengan pemakzulan presiden terpilih yang membutuhkan minimal 200 suara untuk dapat menangguhkan kekuasaan presiden. Sedangkan anggota parlemen terdiri dari 300 orang.

2. Perebutan hakim MK memperburuk krisis

Keputusan Han menunda pelantikan tiga hakim MK telah memperburuk kebuntuan politik di Korsel. Saat ini, MK hanya memiliki enam hakim aktif, sementara keputusan untuk memakzulkan Presiden Yoon memerlukan suara bulat dari sembilan hakim.

Jika tiga hakim tambahan dilantik, pemakzulan dapat tetap disahkan meski ada tiga suara berbeda pendapat.

Presiden Yoon sendiri dimakzulkan pada 14 Desember 2024 setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial. Ia kini menunggu keputusan akhir dari MK. Jika terbukti bersalah atas tuduhan pemberontakan, ia terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kebuntuan ini mencerminkan ketegangan antara DPK dan PPP yang terus meningkat.

“Prinsip dalam konstitusi adalah agar presiden sementara menjaga stabilitas pemerintahan, bukan memanfaatkan kekuasaan eksekutif untuk kepentingan politik,” kata Han.

3. Krisis politik Korsel makin kompleks

Namun, oposisi tetap yakin bahwa langkah ini diperlukan demi memastikan integritas konstitusional Korsel. Mereka percaya bahwa pelantikan tiga hakim baru dapat mengakhiri kebuntuan dan mempercepat keputusan pemakzulan Yoon.

Krisis politik yang melibatkan Presiden Yoon dan Han Duck-soo ini menunjukkan dinamika kompleks pemerintahan Korsel. Keputusan yang diambil Majelis Nasional pada Jumat (27/12/2024) akan menjadi momen penting dalam menentukan stabilitas politik negara di masa mendatang.