Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze menyebut Uni Eropa (UE) mengancam akan menyerangnya secara fisik. Ia mengklaim bahwa Brussels mengatakan akan ada serangan seperti yang dialami PM Slovakia Robert Fico.
Belakangan ini, hubungan Georgia-UE semakin menegang di tengah rencana peresmian Rancangan Undang-Undang (RUU) antiagen asing kepada media dan organisasi non-profit. Partai Georgian Dream bahkan menyebut Amerika Serikat (AS) dan UE berusaha memeras negaranya.
Kobakhidze mengungkapkan bahwa Komisaris UE terus mengancam dan berusaha memeras pemerintahannya agar tidak mengesahkan RUU antiagen asing atau transparansi.
"Secara spesifik, perbincangan dengan Komisaris UE menyatakan sejumlah kebijakan yang akan diambil politikus Barat menanggapi RUU antiagen asing dan ketika kami mendaftar apa saja kebijakannya, dia berkata: Anda sudah melihat apa yang terjadi pada PM Fico dan Anda harus berhati-hati," terangnya pada Kamis (23/5/2024), dikutip Jam News.
"Masyarakat terus melihat dan memantau perkembangan dari hukum transparansi ini dan melihat bagaimana politikus asing tanpa malu memeras rakyat Georgia dan pemerintahan yang dipilihnya sendiri," sambungnya.
Ia menambahkan bahwa Georgia sudah menyesuaikan diri dengan sejumlah ancaman maupun pemerasan dari pihak asing. PM Georgia tersebut juga mengaku terkejut dengan pernyataan dari Komisaris UE tersebut.
Komisaris Perluasan UE, Oliver Varhelyi mengaku memang berbicara dengan PM Kobakhidze lewat sambungan telepon. Namun, ia menyebut pernyataannya itu justru ditanggapi di luar konteks oleh Kobakhidze.
"Saya mengatakan bahwa penerapan RUU antiagen asing akan berdampak pada polarisasi dan berpotensi terjadi situasi negara yang tidak dapat dikontrol, terutama di jalanan Tbilisi," ungkapnya, dikutip RFE/RL.
"Dengan ini, insiden tragis seperti di Slovakia bisa menjadi contoh dan dijadikan sebuah referensi di mana tingginya tingkat polarisasi dapat berujung pada peristiwa kekerasan, bahkan di Eropa sekalipun," tambahnya.
Varhelyi meminta agar pemerintah Georgia tidak mengesahkan RUU tersebut dan melanjutkan dukungan kepada rakyat Georgia untuk bergabung dengan UE.
Beberapa negara anggota UE sudah menyerukan agar dijatuhkannya beberapa sanksi kepada sejumlah pejabat pemerintahan Georgia yang mendukung implementasi RUU antiagen asing, termasuk pembatasan visa.
Dilansir Financial Times, beberapa negara yang mendukung rencana tersebut adalah Estonia, Belanda, Republik Ceko, dan Swedia. Keempat negara akan mengusulkan rencana ini pada pertemuan Menteri Luar Negeri pekan depan.
"UE saat ini bertindak lamban dibanding Washington, sejumlah negara sudah mengkhawatirkan penangguhan pembebasan bebas visa yang dapat menyulut konsekuensi besar dan kemungkinan ribuan warga Georgia akan turun ke jalan untuk memprotes RUU tersebut," terangnya.