PM Georgia Akan Hukum Demonstran yang Lakukan Kerusuhan
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Georgia, Irakli Kobakhidze, pada Minggu (12/5/2024) mengatakan bakal menangkap dan menghukum pelaku kerusuhan dalam demonstrasi menolak RUU anti-agen asing. Ia pun mengecam rencana demonstran untuk memblokir rapat di gedung parlemen.
Sebelumnya, Kobakhidze mengklaim bahwa mayoritas warga Georgia mendukung dan menginginkan pengesahan RUU anti-agen asing. Ia menyebut ribuan demonstran di depan gedung parlemen hanyalah minoritas dan pendukung partai oposisi UNM (United National Movement).
1. Sebut pelaku kerusuhan dibiayai pihak asing
Kobakhidze mengungkapkan, semua demonstran yang berbuat rusuh dalam acara pembahasan terakhir RUU anti-agen asing akan mendapatkan hukuman berat.
"Saya memiliki informasi akurat bahwa kelompok-kelompok yang diorganisir oleh oposisi radikal dan dibiayai asing berniat melancarkan aksi kekerasan terhadap anggota parlemen Georgia dan polisi dalam 2 hari ke depan," tegasnya, dikutip Civil.
"Semua ini mungkin terjadi dan para pelaku kerusuhan nanti tidak akan dapat diampuni sekalipun mendapat bantuan dari Presiden Georgia Salome Zurabishvili," tambahnya.
Ia pun menyatakan terima kasihnya kepada aparat kepolisian Georgia yang sudah menangani demonstrasi dengan penuh kesabaran dan sesuai dengan standar. Bahkan, ia menyebut standar di Georgia lebih tinggi dibanding Amerika Serikat (AS) dan Prancis.
2. Presiden Georgia akan memveto RUU anti-agen asing
Menanggapi pernyataan Kobakhidze, Presiden Zourabichvili menegaskan akan memveto RUU kontroversial tersebut apabila disetujui oleh Parlemen Georgia dalam pembahasan ketiga.
Ia juga menyatakan kecamannya terhadap pernyataan Kobakhidze yang terus berusaha untuk menciptakan sebuah kebingungan dan perpecahan di masyarakat.
"Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hukum, entah untuk menambah, atau mengirimkan kembali, maupun menunda implementasi UU setelah pemilu, siapapun yang akan memimpin, saya yang akan menentukan RUU tersebut mengikuti arah Rusia atau tidak," tambahnya, dikutip Agenda.
Zourabishvili mengapresiasi masyarakat Georgia yang bersedia mengadakan demonstrasi akbar dalam menolak RUU anti-agen asing. Ia mengklaim demo tersebut menunjukkan keinginan rakyat Georgia menuju ke Eropa.
3. AS klaim demokrasi di Georgia alami kemunduran
Penasihat Keamanan Kepresidenan AS, Jake Sullivan, mengkritik Georgia yang dianggap meninggalkan demokrasi. Ia pun mendukung rakyat Georgia yang mengadakan demonstrasi akbar menolak RUU anti-agen asing.
"Kami sangat prihatin dengan terkikisnya demokrasi di Georgia. Saat ini, Parlemen Georgia menghadapi pilihan sulit untuk mendukung aspirasi EuroAtlantic atau meresmikan RUU anti-agen asing yang mirip dengan Kremlin. Kami akan bersama rakyat Georgia," ungkapnya, dilansir Reuters.
Pada Sabtu (11/5/2024), ribuan warga Georgia sudah mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menolak peresmian RUU anti-agen asing. Demonstrasi kali ini mayoritas diikuti oleh pemuda di Georgia dengan membawa bendera Uni Eropa (UE), Georgia, dan Ukraina.
