PM Malaysia Larang Warga Israel Tinggal di Negaranya

18 Jul 2026, 03:36 WIB

Bagus Samudro

News

Channel

Add Us on Google

PM Malaysia Larang Warga Israel Tinggal di Negaranya

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (Didiz, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan larangan keras bagi warga Israel tinggal di negaranya dan akan segera mendeportasi mereka jika ditemukan di wilayah Malaysia.
Pemerintah menyelidiki komunitas teknologi Network School di Forest City, Johor, termasuk izin usaha dan aktivitas penghuninya, setelah muncul dugaan keterlibatan warga Israel.
Departemen Imigrasi memeriksa 266 warga asing dari 40 negara dengan dokumen sah, sementara investigasi lanjutan dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau identitas ganda.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Pemerintah Malaysia memastikan akan segera mendeportasi setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di wilayahnya. Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Rabu (15/7/2026) menyampaikan sikap tegas tersebut menyusul investigasi pemerintah federal atas dugaan keterlibatan warga Israel dalam operasional komunitas teknologi swasta di Forest City, Johor.

Melansir laporan Anadolu Agency, badan terkait kini tengah mendalami kasus tersebut dan pemerintah tidak akan berkompromi jika tuduhan itu terbukti benar.

"Jika kami menemukan warga Israel, kami akan mendeportasi mereka segera karena kami tidak mengakui Israel," ujar Anwar.

Sebagai informasi, pemegang paspor Israel pada umumnya dilarang memasuki Malaysia tanpa persetujuan khusus dari pemerintah karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

1. Otoritas periksa operasional komunitas startup

Bendera Malaysia (pexels.com/Thilipen Rave Kumar)

Penyelidikan ini berfokus pada Network School, sebuah komunitas tempat tinggal bersama (co-living) untuk para pendiri startup dan pengembara digital (digital nomad) yang didirikan oleh mantan eksekutif Coinbase, Balaji Srinivasan.

Merujuk pemberitaan Jerusalem Post, proyek yang berlokasi di kawasan Forest City—sebuah proyek pembangunan yang didukung Tiongkok di Selat Johor—menjadi sorotan setelah video promosinya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Srinivasan menyebut bahwa mereka sedang membangun "Silicon Valley di luar Silicon Valley."

Sejalan dengan penyelidikan ini, Anwar telah menginstruksikan otoritas terkait untuk memeriksa seluruh aspek operasional proyek tersebut. Pemeriksaan ini mencakup izin usaha, pengaturan akomodasi, hingga penggunaan lahan. Anwar menegaskan tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil jika ditemukan pelanggaran hukum.

2. Departemen imigrasi periksa ratusan warga asing

ilustrasi pemandangan Malaysia (pexels.com/Umar Mukhtar)

Penyelidikan federal ini diluncurkan setelah pemerintah negara bagian Johor mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memeriksa aktivitas dan kewarganegaraan para penghuni di komune tersebut.

Menindaklanjuti desakan itu, Departemen Imigrasi Malaysia memeriksa sebanyak 266 warga asing dari 40 negara di lokasi Forest City. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh warga asing tersebut memiliki dokumen keimigrasian yang sah.

Meski demikian, penyelidikan lebih luas mengenai identitas dan rekam jejak aktivitas mereka tetap berjalan. Otoritas setempat mengakui adanya kemungkinan individu berkewarganegaraan ganda masuk ke Malaysia menggunakan paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

3. Komitmen keamanan nasional dan sikap politik Malaysia

ilustrasi paspor (pexels.com/nappy)

PM Anwar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi, baik dalam hal keamanan nasional maupun posisi politik Malaysia terhadap Israel.

"Kami tidak akan mengizinkannya," tegas Anwar saat berbicara kepada wartawan mengenai dugaan masuknya warga Israel dengan paspor ganda.

Selama ini, Anwar dikenal konsisten mempertahankan sikap pro-Palestina yang kuat dan menjaga hubungan terbuka dengan Hamas, terutama pasca-eskalasi konflik yang terjadi di Gaza. Hingga kini, investigasi menyeluruh masih terus berlanjut guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum imigrasi maupun regulasi bisnis di kawasan Johor.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.