PM Michel Barnier Lengser, Prancis Hadapi Krisis Politik

05 Des 2024, 23:23 WIB

Leo Manik

Ilustrasi bendera Prancis. (unsplash.com/Rafael Garcin)

Intinya sih...

Pemerintahan Prancis jatuh setelah mosi tidak percaya terhadap PM Michel Barnier disetujui oleh mayoritas parlemen.
PM Barnier memaksakan RUU anggaran sosial tanpa voting parlemen, memicu krisis politik dan kekhawatiran akan anggaran 2025.
Presiden Macron dihadapkan pada tugas mencari pengganti Barnier yang mendapat dukungan dari parlemen yang terpecah belah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Prancis jatuh setelah parlemen menyetujui mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Michel Barnier pada Rabu (4/12/2024). Parlemen menolak kepemimpinan Barnier dengan dukungan mayoritas 331 suara dari total 577 anggota parlemen.

Sejak era Republik Kelima Prancis dimulai 1958, baru kali pertama pemerintah tumbang akibat mosi tidak percaya. Terakhir kali hal serupa terjadi pada 1962 saat pemerintahan Georges Pompidou jatuh.

PM Barnier akan resmi mengundurkan diri pada Kamis (5/12/2024) pagi waktu setempat. Presiden Emmanuel Macron dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan pada Kamis malam untuk merespons krisis politik ini.

1. Pemicu jatuhnya pemerintahan Barnier

Krisis bermula saat Barnier memaksakan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran sosial tanpa melalui voting parlemen. RUU tersebut berisi rencana penghematan anggaran senilai 60 miliar euro atau sekitar Rp1.006 triliun melalui kenaikan pajak dan pemotongan belanja negara.

PM Barnier memaksakan RUU anggaran menggunakan Pasal 49.3 konstitusi Prancis. Pasal tersebut memungkinkan pemerintah mengesahkan RUU tanpa persetujuan parlemen.

Aliansi partai sayap kiri dan partai sayap kanan Marine Le Pen langsung mengajukan mosi tidak percaya.

"RUU anggaran ini berbahaya bagi negara. Rakyat Prancis berharap kehadiran Barnier bisa menenangkan institusi pemerintahan dan memberikan visi bagi negara," kata Le Pen, dilansir The Guardian.

Saat ini parlemen Prancis terpecah menjadi tiga kelompok besar tanpa mayoritas mutlak sejak pemilu kilat Juni lalu. Perpecahan terjadi antara aliansi sayap kiri, kelompok Macron, dan partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen.

Masa jabatan Barnier yang hanya tiga bulan menjadi yang terpendek sepanjang sejarah Republik Kelima Prancis. Sebelum ditunjuk sebagai PM September lalu, Barnier dikenal sebagai mantan kepala negosiator Uni Eropa untuk Brexit.

2. Dampak krisis politik Prancis

Kekacauan ini membuat Prancis berisiko mengakhiri tahun tanpa pemerintahan stabil dan anggaran 2025. Pasar keuangan merespons negatif ketidakpastian politik tersebut.

Biaya pinjaman pemerintah Prancis sempat melebihi Yunani pada Senin (2/12/2024). Utang pemerintah Prancis mencapai 111 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), level tertinggi sejak Perang Dunia II.

Serikat pekerja sektor publik berencana melakukan aksi mogok pada Kamis. Mereka menolak rencana pemotongan anggaran yang mengancam kesejahteraan pegawai negeri.

Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu memperingatkan krisis ini bisa memengaruhi dukungan negaranya terhadap Ukraina. Krisis juga terjadi bersamaan dengan runtuhnya pemerintahan koalisi Jerman.

Ketidakstabilan politik dua kekuatan utama Uni Eropa tersebut terjadi menjelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Trump dijadwalkan menghadiri pembukaan kembali Katedral Notre-Dame pada Sabtu (7/12/2024).

3. Presiden Macron dituntut mundur

Presiden Macron menghadapi tugas berat mencari pengganti Barnier. PM baru harus mendapat dukungan dari parlemen yang terpecah belah.

Melansir CNN, pemilu parlemen baru tidak bisa digelar sebelum Juli 2025. Marine Le Pen menyatakan partainya siap mendukung UU darurat perpanjangan anggaran 2024 jika tidak ada kesepakatan anggaran 2025. Ia juga menyalahkan Macron atas situasi saat ini.

"Tekanan terhadap presiden akan semakin besar. Hanya dia yang bisa memutuskan mengundurkan diri atau tidak," ujarnya, dilansir Reuters.

Partai sayap kiri meminta Macron mundur dan mengadakan pemilu presiden lebih awal. Namun Macron telah berulang kali menolak permintaan tersebut dan menyebutnya sebagai fiksi politik.

Macron diperkirakan segera menunjuk PM baru sebelum pembukaan kembali Katedral Notre-Dame. Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu dan mantan PM Bernard Cazeneuve dari Partai Sosialis muncul sebagai calon PM potensial.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.