Warsawa, IDN Times - Pemerintah Polandia tengah melakukan upaya untuk merubah hukum yang mengatur mengenai kepemilikan media di negaranya. Namun pada kebijakan kali ini diketahui legislatif tengah berupaya melarang adanya media yang dimiliki perusahaan selain dari Eropa.
Kebijakan ini disebut kontroversial, pasalnya di Polandia terdapat beberapa media yang dimiliki asing. Selain itu, belakangan tengah santer akan pembatasan kebebasan media di Polandia.
Pemerintah Polandia mengumumkan pada hari Rabu (07/07/2021) apabila akan melakukan perubahan undang-undang yang mengatur tentang izin media dan saluran televisi. Perubahan tersebut mengungkapkan jika pemerintah tidak akan melanjutkan izin media asing selain dari Eropa untuk mengudara di Polandia.
Perdana Menteri Mateusz Morawiecki pada hari Kamis (08/07/2021) apabila dirinya mendukung rancangan tersebut dan berkata bahwa anggota parlemen berusaha mencegah entitas asing. Ia juga menjelaskan bahwa kelompok dari luar Area Ekonomi Eropa bisa mempengaruhi publik tanpa persetujuan regulator di Polandia.
Bahkan anggota parlemen sayap kiri di Polandia turut mengkritisi keputusan yang diajukan pemerintahan. Pasalnya kebijakan ini dianggap kontroversial lantaran disebut sebagai upaya untuk membungkam media swasta dan membatasi kebebasan berpendapat di negara Eropa Timur tersebut, dilansir dari Euronews.
Menanggapi rencana dari Pemerintah Polandia, sejumlah media asing memberikan kritik atas pengajuan perubahan undang-undang tersebut. Perusahaan Discovery Inc. asal Amerika Serikat yang memiliki siaran televisi TVN, secara gamblang mengungkapkan kritikan kepada pemerintah sayap kanan di Polandia.
Dikutip dari Associated Press, pada tahun 2020, TVN diketahui memiliki 7,5 persen pasar media di Polandia. Maka atas upaya ini, mereka berpendapat bahwa, "Melalui proposal tersebut mereka berusaha untuk membungkam kami dan mengurangi hak pilihan bagi penonton. Di bawah sebutan untuk melawan propaganda asing, percobaan ini hanya bertujuan membatasi kebebasan media. Kami tidak akan menyerah dalam segala bentuk tekanan dan kami akan tetap bebas dalam bertindak demi para penonton."
Pasalnya adanya kebijakan tersebut tentu mengarah langsung pada saluran televisi milik perusahaan AS tersebut, di mana rencananya akan mengajukan perpanjangan izin siaran pada September tahun ini. Padahal siaran TVN selama ini menjadi salah satu saluran televisi yang paling banyak ditonton di Polandia dan memiliki saluran berita paling berpangaruh yakni TVN24, dilansir dari laman Politico.
Partai PiS diduga telah berupaya untuk membatasi kritikan dari media sejak menduduki pemerintahan pada 2015. Bahkan saat ini, iklan dari perusahaan milik negara hampir secara eksklusif terkait dengan media yang mendukung dengan partai pemerintahan.
Pada Desember lalu, perusahaan kilang minyak PKN Orlen mengumumkan pembelian Polska Press dari perusahaan Jerman Verlagsgruppe Passau. Padahal perusahaan itu memiliki 20 surat kabar regional dan 120 tabloid mingguan serta lebih dari 500 laman daring di Polandia.
Sebelumnya Polandia juga sudah mendapat kecaman dari Parlemen Eropa dan institusi Uni Eropa lantaran mencoba mengurangi kebebasan media. Bahkan Indeks Kebebasan Pers di Polandia turun drastis menjadi peringkat 64 dari 180 negara, di mana pada tahun 2015 berada di peringkat 18, dilaporkan dari Politico.