Jakarta, IDN Times - Polandia menuding Rusia berupaya merekrut warganya untuk menjadi agen di dark web. Polandia menduga agen-agen ini ditugaskan untuk mengintervensi pemilu di Polandia dan mengubah pandangan warga Polandia terhadap Rusia.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Polandia-Rusia terus menegang imbas pecahnya perang di Ukraina. Warsawa mengklaim beberapa rudal dan drone Rusia sempat masuk ke dalam teritori negaranya saat menyerang Ukraina bagian barat.
Menteri Urusan Digital Polandia Krzysztof Gawkowski memperingatkan ancaman intervensi Rusia dalam pemilu di negaranya yang akan diselenggarakan pada pertengahan Mei mendatang.
"Uang ini dikirimkan langsung dari agen Rusia, seperti GRU (Badan Intelijen Militer Rusia) dan FSB (Badan Keamanan Federal Rusia) yang berusaha mencari agen untuk menyebarkan kontennya," terangnya pada Selasa (28/1/2025), dikutip TVP World.
Ia menyebut, Rusia menawarkan imbalan sebesar 3 ribu (Rp50 juta)-4 ribu euro (Rp67,5 juta) untuk menyebarkan berita hoaks. Tawaran tersebut disebarluaskan lewat dark web dan hanya bisa diakses dengan browser tertentu.
Sementara itu, Polandia memiliki peran penting sebagai pusat logistik bantuan militer Barat ke Ukraina. Alhasil, Polandia menjadi target utama jaringan mata-mata dan aksi sabotase yang diduga dari Rusia dan Belarus.
Pada awal Januari, Gawkowski mengatakan bahwa Polandia adalah salah satu anggota Uni Eropa (UE) yang paling terdampak serangan hybrid dan siber dari Rusia. Ia menyebut, Polandia sudah terdampak 80 ribu serangan siber mulai Januari hingga Oktober 2024.
Ia menambahkan, GRU sudah membentuk divisi khusus untuk menyebarkan kampanye disinformasi dan berupaya mengadakan sabotase di Polandia. Ia mengklaim bahwa Moskow sudah merencanakan intervensi dalam pilpres di Polandia pada Mei.
Gawkowski menyebut, sudah mengambil langkah untuk melindungi ruang siber di negaranya. Ia sudah mengumumkan pendanaan khusus unutk pendirian sebuah pusat koordinasi khusus untuk melindungi ruang siber.
Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan bahwa aliran gas alam dari Rusia ke Eropa Barat sebaiknya tidak pernah dikembalikan lagi. Ia mengklaim, aliran tersebut harus disetop meski Rusia dan Ukraina sudah mencapai kesepakatan damai.
"Pipa gas alam Nord Stream yang sudah tidak lagi digunakan sejak 2022 seharusnya dihancurkan. Ini dapat diartikan bahwa Jerman tidak lagi berupaya mengembalikan suplai gas alam dari Rusia untuk meningkatkan ekonominya," tutur Duda, dilansir BBC.
Ia meminta agar semua pemimpin di Eropa belajar dari agresi Rusia ke Ukraina sehingga tidak lagi mengembalikan aliran gas alam ke Eropa. Duda menyebut bahwa pipa tersebut merupakan ancaman bagi Ukraina, Polandia, Slovakia, dan negara-negara Eropa Barat.
Meski sudah tidak beroperasi, partai sayap kanan Jerman, AfD (Alternatif fuer Deutschland) menganjurkan agar pipa gas alam Nord Stream kembali dioperasikan untuk mengirimkan gas alam dari Rusia ke Jerman.