Polisi Prancis Tangkap 20 Demonstran Penentang Eksekusi Politik Iran

24 Jun 2026, 07:23 WIB

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Polisi Prancis Tangkap 20 Demonstran Penentang Eksekusi Politik Iran

ilustrasi penangkapan (unsplash.com/niu niu)

Intinya Sih

Polisi Paris membubarkan aksi protes oposisi Iran di Place Vauban dan menangkap sekitar 20 demonstran yang menolak eksekusi politik di Iran karena aksi dinilai tanpa izin resmi.
Larangan demonstrasi tetap diberlakukan setelah pengadilan menolak banding penyelenggara, memicu kritik peserta yang merasa hak berekspresi mereka dibatasi oleh otoritas Prancis.
Pemerintah Prancis membantah tuduhan adanya tekanan diplomatik dari Iran, menegaskan keputusan pelarangan aksi murni berdasarkan alasan keamanan dan ketertiban umum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Polisi Paris menangkap sekitar 20 orang saat membubarkan aksi demonstrasi yang menentang eksekusi politik di Iran di kawasan Place Vauban, Paris, Prancis, pada Sabtu (20/6/2026). Aksi tersebut digelar oleh kelompok oposisi Iran yang menyuarakan penolakan terhadap penerapan hukuman mati di negara tersebut.

Pembubaran demonstrasi memicu perdebatan mengenai kebebasan berkumpul dan berekspresi di Prancis. Di sisi lain, pihak berwenang menegaskan bahwa pelarangan aksi dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan mencegah potensi bentrokan antarkelompok.

1. Polisi bubarkan demonstrasi dan tangkap 20 peserta aksi

ilustrasi Prancis (pexels.com/Jasper de Vreede)

Ratusan demonstran berkumpul di Place Vauban, dekat kompleks Les Invalides, untuk menyampaikan protes terhadap eksekusi politik di Iran. Namun, kepolisian Paris membubarkan aksi tersebut karena dinilai tidak memiliki izin resmi.

Petugas menggunakan semprotan merica untuk membubarkan massa yang tetap bertahan di lokasi. Sejumlah peserta aksi dilaporkan mengalami luka ringan selama proses pembubaran.

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap sekitar 20 orang yang dianggap tidak mematuhi perintah untuk bubar.

“Mereka menangkap sekitar 20 orang tanpa alasan yang jelas,” kata Anggota Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI), Afchine Alavi, dilansir The Times of Israel.

2. Larangan aksi tetap berlaku setelah banding ditolak

ilustrasi Paris, Prancis (pexels.com/Gökberk Keskinkılıç)

Sebelum demonstrasi berlangsung, kepolisian Paris telah mengeluarkan larangan resmi terhadap kegiatan tersebut. Otoritas keamanan beralasan bahwa aksi berpotensi memicu bentrokan antara kelompok oposisi Iran dan pihak yang mendukung pemerintah Teheran.

Penyelenggara dari NCRI kemudian mengajukan banding darurat untuk membatalkan larangan tersebut. Namun, pengadilan setempat menolak permohonan itu dan mempertahankan keputusan kepolisian.

Keputusan tersebut menuai kritik dari sebagian peserta aksi yang menilai hak mereka untuk menyampaikan pendapat dibatasi.

“Kami bukan teroris. Kami hanya ingin mengecam eksekusi di Iran, tetapi malah dilarang berdemonstrasi,” ujar demonstran Shokouleh Majd, dilansir Al-Monitor.

3. Prancis bantah tuduhan tekanan dari Iran

potret bendera Iran (unsplash.com/Akbar Nemati)

Larangan demonstrasi memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya tekanan diplomatik dari Iran. Dugaan itu muncul setelah adanya komunikasi antara Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, beberapa hari sebelumnya.

Kelompok oposisi Iran menilai keputusan pelarangan aksi berkaitan dengan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, kepolisian Paris menegaskan bahwa kebijakan tersebut semata-mata didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga membantah tuduhan bahwa pemerintah ikut campur untuk membatalkan demonstrasi tersebut.

“Tuduhan itu tidak benar. Menteri tidak membahas aksi protes ini ataupun meminta pembatalannya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.