Politik Memanas, PM Slovakia Tuding Oposisi Rencanakan Kudeta

25 Jan 2025, 13:11 WIB

Brahm

Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. (© European Union, 2025, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, menerapkan kebijakan keamanan baru menjelang demonstrasi akbar di negaranya.
Fico mengklaim ada rencana kudeta dari oposisi dan ancaman terhadap stabilitas negara.
Kepala Partai Progresif Slovakia menuding Fico berniat mengeluarkan Slovakia dari Uni Eropa dan mendekatkan negaranya dengan Rusia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Slovakia, Robert Fico, mengatakan akan menerapkan kebijakan keamanan baru menjelang demonstrasi akbar di negaranya. Ia mengklaim bahwa oposisi berniat mengkudetanya dan mengambilalih kekuasaan.

Situasi politik di Slovakia menegang dalam beberapa bulan terakhir di tengah kebijakan Fico yang diklaim pro-Rusia. Fico juga sudah berkunjung ke Moskow untuk bernegosiasi mengenai kelanjutan pengiriman gas alam Rusia ke negaranya usai berakhirnya transit di Ukraina.

1. Klaim ada rencana perusakan stabilitas negara dari kelompok tertentu

Fico mengatakan telah mendapat informasi dari Badan Intelijen Slovakia (SIS) terkait dengan upaya perusakan stabilitas negara dari sejumlah kelompok oposisi di negaranya di tengah demonstrasi akbar antipemerintah.

"Kami melihat adanya sebuah struktur yang ingin mengeksploitasi demonstrasi ini untuk memicu kerusuhan dengan petugas keamanan. Terdapat langkah untuk menginterupsi kemampuan pemerintah Slovakia untuk menjalankan tugasnya. Ini adalah rencana kudeta dan kekuasaan dapat diambil tidak melalui cara demokratik," terangnya pada Kamis (23/1/2025), dikutip Euronews.

Meskipun demikian, Fico menambahkan bahwa pemerintahannya tidak akan menghalangi hak konstitusional dari rakyat Slovakia untuk mengadakan demonstrasi. Namun, ia memperingatkan bahaya dari kelompok tertentu.

Ia mengungkapkan bahwa situasi di Slovakia sangat serius saat ini. Ia mengklaim bahwa warga asing akan ikut dalam demonstrasi akbar dan membuatnya seperti peristiwa Euromaidan di Ukraina pada 2014.

2. Fico dituding berniat mengeluarkan Slovakia dari anggota Uni Eropa

bendera Uni Eropa. (unsplash.com/alexandrelallemand)

Pada Selasa (21/1/2025), Kepala Partai Progresif Slovakia Michal Simecka menuding PM Fico berniat mengeluarkan Slovakia dari keanggotaan Uni Eropa (UE) dan mendekatkan negaranya dengan Rusia.

"Pernyataan dan sikap Fico selama ini tidak dapat dibaca dengan cara lain. Apa yang sudah diperingatkannya soal krisis di UE merujuk pada persiapan Partai Smer untuk mengeluarkan Slovakia dari UE," tuturnya, dilansir TVP World.

Tak hanya mengenai UE, PM Slovakia tersebut menyarankan Slovakia harus bersiap meninggalkan NATO. Ia menyebut aliansi militer tersebut akan kolaps sama seperti yang dialami oleh Pakta Warsawa lebih dari 30 tahun lalu.

Pemimpin dari partai sayap kiri itu menyebut bahwa kebijakan luar negeri Slovakia ditentukan oleh keanggotaan NATO dan UE. Ia memperingatkan bahwa adanya rencana menciptakan UE sebagai negara super dan negara kecil tidak memiliki hak veto.

3. Fico sebut kunjungan oposisi ke Ukraina bentuk menjilat

Pekan lalu, Fico menuding anggota parlemen Slovakia yang berkunjung ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai penjilat. Ia menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan mengikuti janji dari oposisi kepada Ukraina.

"Pemerintahan yang saya pimpin tidak akan mendukung keanggotaan Ukraina di NATO karena itu akan memicu Perang Dunia III. Kami tidak akan mengizinkan pengiriman tentara ke Ukraina dan menggunakan senjata melawan Rusia. Robert Fico adalah PM Slovakia bukan budak Ukraina," ungkapnya, dilansir Ukrainska Pravda.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintahannya akan membalas keputusan Ukraina yang menolak perpanjangan transit gas alam Rusia. Fico juga mengancam akan memveto bantuan UE ke Ukraina.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.