Politisi Serbia Bosnia Ancam Boikot Lembaga Negara

Dilansir RFE/RL, Branislav Borenovic, salah satu pemimpin oposisi di Republika Srpska, entitas Serbia Bosnia di negara itu, dalam konferensi pers pada hari Senin mengumumkan bahwa boikot akan mulai berlaku pada Selasa (27/7/2021) dan akan mempengaruhi kepresidenan bersama Bosnia, parlemen, dan pemerintah.

Perwakilan dari entitas Serbia Bosnia lainnya, Nedeljko Cubrilovic, presiden Majelis Nasional Republika Srpska, mengatakan bahwa perwakilan partai tidak akan ikut serta dalam pekerjaan lembaga atau membuat keputusan sampai masalah tersebut berhasil diselesaikan. 

Keputusan Inzko pekan lalu menimbulkan reaksi marah dari pemimpin Serbia Bosnia Milorad Dodik, anggota Serbia dari kepresidenan bersama Bosnia, pada hari Senin mengulangi penentangannya terhadap keputusan tersebut.

“Kita tidak akan hidup di negara di mana seseorang bisa memaksakan undang-undang hanya dengan mempublikasikannya di situs webnya,” kata Dodik.

Dilansir DW, Inzko, sebagai Perwakilan Tinggi PBB untuk Bosnia memiliki beberapa kekuasaan eksekutif. Meskipun utusan tersebut dapat mengesahkan undang-undang atau menggulingkan pejabat terpilih, tapi dia jarang menggunakan kekuasaannya di masa lalu.

Pekan lalu, Inzko telah membuat orang-orang Serbia Bosnia marah setelah memberlakukan amandemen KUHP Bosnia yang melarang penyangkalan genosida dan kejahatan perang di negara itu. Penyangkal perang bisa dihukum penjara hingga lima tahun.

Para pemimpin Serbia Bosnia pada hari Senin mengatakan mereka menganggap keputusan untuk mendorong melalui undang-undang yang belum membersihkan lembaga-lembaga politik negara itu "tidak dapat diterima dan tidak berlaku." 

Keputusan Inzko ini dilakukan menjelang masa akhir jabatannya yang berakhir pada 1 Agustus, dia telah menjabat selama 12 tahun. Posisi Perwakilan Tinggi PBB untuk Bosnia akan digantikan oleh Christian Schmidt dari Jerman.

Dilansir Al Jazeera, Perjanjian Damai Dayton yang ditandatangani pada bulan Desember 1995 membuat Bosnia telah dibagi menjadi dua entitas, Republika Srpska yang dipimpin Serbia dan entitas Federasi yang dijalankan oleh Bosniak-Kroasia. Dari tahun 1992-1995 terjadi konflik bersenjata internasional di Bosnia yang menewaskan sekitar 100 ribu orang orang.

Pembantaian Srebrenica yang terjadi pada Juli 1995, beberapa bulan sebelum perang berakhir. Dalam pembantaian itu pasukan Serbia mengumpulkan dan membunuh lebih dari 8 ribu pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia setelah merebut kota Srebrenica. Pembantaian itu dianggap sebagai genosida oleh berbagai putusan Pengadilan Kriminal Internasional  dan Mahkamah Internasional.

Pembataian itu sering diremehkan oleh para pemimpin Serbia. Para pemimpin Serbia di Bosnia dan Serbia menyebut genosida itu sebagai malah menyebutnya sebagai "kejahatan besar". Mereka orang-orang Serbia Bosnia telah menghormati pemimpin masa perang mereka, Radovan Karadzic, dan komandan militer Ratko Mladic sebagai pahlawan, keduanya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan yang berbasis di Den Haag atas kejahatan genosida.