Jakarta, IDN Times - Prancis akan menjatuhkan 40 ton bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza mulai Jumat (1/8/2025). Rencana ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, pada Selasa (29/7/2025).
Prancis akan menggandeng Yordania untuk melaksanakan pengiriman ini. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan ancaman kelaparan parah yang membayangi penduduk Gaza.
Bantuan akan dikirimkan melalui udara atau airdrop ke beberapa titik di Jalur Gaza. Operasi akan dibagi menjadi empat misi penerbangan terpisah
"Empat penerbangan yang masing-masing membawa 10 ton pasokan untuk Jalur Gaza," kata Barrot, dilansir Le Monde.
Prancis bukan satu-satunya negara Eropa yang mengambil langkah ini. Sebelumnya, Inggris telah lebih dulu melakukan operasi airdrop bantuan ke Gaza, sementara Jerman juga dilaporkan sedang mempersiapkan misi serupa.
Pengiriman udara dipilih karena jalur darat masih menghadapi hambatan. Saat ini, sebanyak 52 ton kargo kemanusiaan milik Prancis masih tertahan di El-Arish, sebuah kota di Mesir yang berbatasan langsung dengan Gaza.
Barrot menilai, pengiriman bantuan dari udara tidak akan cukup.
"Oleh karena itu, penting agar pihak berwenang Israel untuk membuka kembali akses darat ke Jalur Gaza secara memadai untuk meringankan penderitaan luar biasa penduduk sipil," ujar Barrot, dilansir The New Arab.
Lembaga bantuan memperingatkan, kelaparan masal sedang menyebar di Gaza. Mereka menilai, Israel harus mengizinkan lebih banyak bantuan masuk untuk kebutuhan 2 juta warga Gaza. Sementara itu, angka korban tewas di Gaza akibat konflik telah mencapai 60 ribu jiwa.
Selain upaya kemanusiaan, Prancis juga aktif mendorong solusi politik untuk mengakhiri konflik. Paris memimpin sebuah inisiatif deklarasi bersama yang didukung oleh 14 negara lain, termasuk Kanada, Australia, Spanyol, dan Irlandia.
Deklarasi menuntut realisasi gencatan senjata dan pembebasan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan. Israel dan Palestina disebut harus hidup berdampingan dengan damai berdasarkan perbatasan yang diakui oleh hukum internasional dan resolusi PBB.
Negara-negara tersebut juga menyerukan normalisasi hubungan dengan Israel, pelucutan Hamas dan rekonstruksi Gaza.
"Kami telah mengakui atau mempertimbangkan untuk mengakui Negara Palestina sebagai langkah penting dalam solusi dua negara. Kami mengundang negara-negara lain untuk bergabung dengan seruan ini," bunyi potongan deklarasi tersebut, dilansir Anadolu Agency.