Upaya Indonesia Hidupkan Lagi Two State Solution Palestina dan Israel
- Upaya Two State Solution Palestina dan Israel akan dibahas di tingkat kepala negara.
- Konferensi Palestina di PBB pertama digelar sejak konflik pecah pada 2023
- Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk perdamaian Palestina bersama Italia.
New York, IDN Times - Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada negara-negara Barat seperti Prancis dan Inggris yang telah menyatakan bakal segera mengakui Palestina sebagai negara dalam waktu dekat. Rencananya, kedua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini bakal mengakui Negara Palestina pada September 2025, bertepatan dengan perhelatan Sidang Majelis Umum PBB ke-80.
“Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Prancis dan Inggris karena pengakuan terhadap Palestina ini akan membantu proses dan upaya menuju Two State Solution. Sampai saat ini ada 151 negara anggota PBB yang mengakui Palestina,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir kepada awak media di sela Konferensi Internasional Tingkat Tinggi terkait Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (29/7/2025).
Menurut Arrmanatha, rencana Prancis dan Inggris untuk mengakui Palestina ini merupakan perubahan dari posisi mendasar yang selama ini ada di negara-negara tersebut.
Dalam paparannya di PBB, Arrmanatha menegaskan pentingnya semua negara untuk segera mengakui Negara Palestina sebagai kewajiban hukum dan moral.
“Mengakui Palestina bukan merupakan hadiah. Ini adalah kewajiban berdasarkan hukum internasional. Mengakui Palestina berarti membela keadilan. Percaya pada Piagam PBB, bukan sekadar mengutipnya,” tegas dia.
Indonesia juga menekankan bahwa proses perdamaian yang sejati hanya dapat dimulai jika Israel dan Palestina duduk sebagai pihak yang setara, dan itu dimulai dari pengakuan politik.
1. Upaya Two State Solution akan dibahas di tingkat kepala negara
Sementara itu, soal hasil dari Konferensi Internasional Tingkat Tinggi terkait Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, rencananya bakal dibahas oleh para kepala negara yang hadir pada Sidang Majelis Umum PBB ke-80, September mendatang di New York.
“Pertemuan ini co-chair-nya adalah Prancis dan Arab Saudi. Saat ini levelnya menteri dan rencana pada September nanti akan ada follow up meeting di tingkat kepala negara. Ini akan jadi momentum juga karena isu ini dibahas di level tertinggi,” ucap dia.
2. Konferensi pertama sejak konflik pecah pada 2023
Arrmanatha menegaskan, konferensi ini sangat penting karena diluncurkan oleh Komite Palestina, di mana ada Indonesia yang memegang posisi sebagai Wakil Ketua. Beberapa tahun lalu, Indonesia juga bekerja sama dengan Palestina untuk mengembalikan momentum lantaran dalam 10 tahun terakhir tidak ada pembahasan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui Two State Solution.
“Sebelumnya ada format Kuartet dan sudah lama tidak berfungsi. Jadi konferensi ini dirasakan penting adanya, dan dapat mulai mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel lewat Two State Solution,” ungkap dia.
3. Indonesia menyampaikan rekomendasi dari kelompok kerja bersama Italia
Di hari sebelumnya, Arrmanatha juga menyampaikan rekomendasi Indonesia bersama Italia dalam peran sebagai co-chair di Working Grup (kelompok kerja) konferensi tersebut. Indonesia dan Italia dipercaya untuk memimpin Pokja Isu Keamanan dalam proses persiapan konferensi ini.
“Kelompok Kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi jaminan keamanan serta ruang lingkup dan tugas dari misi stabilisasi di bawah komando PBB. Kedua aspek ini merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi konflik Palestina dan Israel,” ujarnya.
Pertama, membentuk jaminan keamanan yang kredibel dan setara untuk dua negara melalui penghentian kekerasan dan menekankan hak yang sama bagi kedua belah pihak untuk keamanan. Arrmanatha menyampaikan aksi nyata yang telah diidentifikasi, termasuk mendorong gencatan senjata secara permanen, pembentukan otoritas transisi Palestina di Gaza, dan pembentukan arsitektur keamanan regional untuk membangun kepercayaan di kawasan.
Kedua, memberdayakan Otoritas Palestina untuk mengatur keamanan secara mandiri dan mengambil tanggung jawab di Gaza dan Tepi Barat dengan tujuan memajukan reunifikasi wilayah Palestina. Rekomendasi mencakup pembentukan Kerangka Kerja Koordinasi Internasional di bawah PBB, mekanisme transfer tanggung jawab keamanan kepada otoritas Palestina. Terdapat kesatuan pandangan negara-negara PBB yang menentang keras pemindahan paksa, serta perubahan demografi dan status teritorial Gaza dan wilayah Palestina yang dikuasi Israel.
Ketiga, mendorong penguatan rasa saling percaya guna memperkuat kapabilitas kedua negara dalam memikul tanggung jawab bersama menjamin stabilitas dan keamanan. Aksi yang direkomendasikan yaitu pembentukan mekanisme pengawasan gencatan senjata, pelaksanaan peningkatan kapasitas pemberdayaan otoritas Palestina, dan dukungan kepada langkah bina damai oleh organisasi masyarakat sipil.
