Prancis Selidiki Percobaan Pembunuhan Terhadap Aparat saat Protes

Prefektur Kepolisian Paris menyatakan beberapa ratus perusuh menyerang pasukan keamanan menggunakan berbagai proyektil, termasuk batu jalanan, botol kaca, dan bom molotov. Kejaksaan Paris mengungkapkan pada Minggu bahwa bahan peledak dilemparkan ke arah sekitar 15 personel polisi dan gendarmerie yang merupakan cabang kepolisian militer dari angkatan bersenjata Prancis.

Rekaman video dan foto dari unjuk rasa di Paris timur memperlihatkan sebuah alat pembakar rakitan meledak tepat di kaki seorang anggota gendarmerie. Ledakan membuat tubuh bagian bawah petugas itu dilalap api hingga melelehkan pelindung kaki serta tulang kering pada seragam antihuru-hara miliknya. Petugas tersebut menderita luka bakar tingkat dua pada pergelangan kaki serta cedera ringan di bagian tangan, sementara 14 rekan satu unitnya juga mengalami luka ringan hingga serius akibat lemparan batu.

"Cairan mudah terbakar itu sangat berminyak hingga saya bisa merasakannya menyebar di kulit saya. Saya terus bertanya-tanya kapan ini akan berhenti karena saya benar-benar merasa seperti diselimuti oleh panas itu sendiri," kata anggota gendarmerie yang menolak disebutkan namanya, dilansir Al Jazeera.

Kepada surat kabar Le Figaro, petugas menyebut bom rakitan tersebut sangat canggih dan memiliki daya bakar jauh lebih besar dibanding molotov standar. Polisi belum mengidentifikasi jenis cairan yang digunakan dalam serangan itu, tetapi sang petugas menilai para penyerang merupakan kelompok terlatih yang sengaja berniat melukai aparat negara.

Kejaksaan Paris resmi menyelidiki kasus tersebut sebagai tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap pemegang otoritas publik. Meski demikian, kejaksaan mengonfirmasi belum ada tersangka yang ditahan terkait insiden pelemparan bom molotov itu dan penyidik masih bekerja mengidentifikasi para pelaku.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengecam tingkat kekerasan luar biasa dari sejumlah perusuh dalam aksi akhir pekan tersebut. Guna mengendalikan sekitar 320 ribu demonstran di seluruh negeri, pemerintah telah mengerahkan sekitar 70 ribu personel polisi dan gendarmerie pada Sabtu.

"Melemparkan bom molotov ke arah barisan polisi adalah apa yang saya sebut sebagai percobaan pembunuhan. Para petugas saat ini sedang bekerja untuk menemukan para pelakunya," ujar Nunez, dilansir BBC.

Secara keseluruhan, Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat penangkapan 779 orang selama demonstrasi nasional pada akhir pekan, atau sekitar separuh dari jumlah tangkapan pekan sebelumnya. Sebanyak 159 aparat penegak hukum terluka selama mengamankan unjuk rasa dan perayaan Halloween. Di sisi lain, penyelenggara demonstrasi dari gerakan Rompi Kuning menyebutkan puluhan demonstran juga terluka parah akibat granat kejut polisi dalam rangkaian aksi beberapa pekan terakhir.

Insiden terbakarnya aparat keamanan memicu kemarahan di tengah iklim politik Prancis yang memanas menjelang pemilihan presiden pada 2027. Pemimpin partai sayap kanan ekstrem National Rally sekaligus kandidat kuat presiden, Marine Le Pen, serta Ketua Partai Republik, Bruno Retailleau, menyebut insiden itu tidak dapat ditoleransi. Melalui unggahan di platform X, Le Pen menuntut agar para pelaku serangan bom api tersebut dihukum seberat-beratnya, seraya berjanji memulihkan hukum dan ketertiban jika terpilih tahun depan.

Dari sektor ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Prancis (CCI) melaporkan sekitar 20 tempat usaha rusak selama kerusuhan Sabtu, jauh lebih sedikit dibanding akhir pekan sebelumnya. Namun, CCI Prancis tetap mengkhawatirkan dampak gelombang demonstrasi yang berlanjut terhadap aktivitas ritel menjelang musim belanja liburan akhir tahun.

Sementara itu, ketegangan di sektor pendidikan diprediksi berlanjut karena kelompok pelajar dan mahasiswa berencana memblokade sekolah menengah serta universitas mulai Senin (2/11/2026) hingga Kamis (5/11/2026) usai libur dua pekan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah menyerukan agar kegiatan belajar kembali berjalan tenang dan mengklaim suara generasi muda telah didengar melalui usulan perombakan platform penerimaan universitas, pinjaman renovasi sekolah, serta pengurangan ukuran kelas untuk tingkat 10.

"Presiden belum mendengarkan kami, itu hanya tipu muslihat. Ada sedikit polesan di permukaan, tetapi begitu Anda melihat ke dalamnya, tidak ada apa-apa di sana," tutur Pierre Sourzat, ketua kelompok pelajar Lyceens!, dilansir ABC News.