Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer. Keputusan tersebut diambil untuk melindungi negara dari "kekuatan komunis."
"Untuk melindungi Korsel yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara (Korut) dan untuk melenyapkan elemen-elemen antinegara... Saya dengan ini mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi, dikutip dari CNN, Selasa (3/12/2024).
Selain itu, ia juga menyatakan pemerintahan kini "lumpuh" karena partai oposisi. Namun Yoon tak menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini.
Dalam pidatonya, Yoon menegaskan dirinya bakal membangun kembali negara yang bebas dan demokratis melalui darurat militer.
Deklarasi darurat militer semakin memecah belah lanskap politik Korea Selatan. Para ahli memperingatkan bahwa jurang pemisah yang semakin dalam dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.
“Konfrontasi ini telah berubah menjadi perang politik,” kata Choi Jin, kepala Institute of Presidential Leadership, dikutip dari Times of India.
"Ini adalah pertempuran yang tidak ada gunanya dan tidak menguntungkan siapa pun," tutur dia.
Jhee Byong-kuen, seorang profesor ilmu politik di Universitas Chosun, jug mengkritik gaya kepemimpinan Yoon yang tidak kenal kompromi, dengan mengatakan bahwa hal itu memperburuk polarisasi dan kekecewaan publik.
Sebelumnya, Korsel pernah menetapkan darurat militer pertama kali pada 1987. Hal ini dilakukan lantaran meningkatnya ketegangan politik antara Korsel dan Korut.
Belakangan, ketegangan antara kedua negara semenanjung Korea ini terus meningkat. Hal itu diperparah dengan serangkaian uji coba rudal Korut yang direspons dengan sejumlah latihan militer AS dan Korsel.