Presiden Korsel Kritik Israel Terkait Dugaan Pelanggaran HAM

Ketegangan bermula saat Presiden Lee mengunggah sebuah video di akun media sosial resminya yang memperlihatkan dugaan penganiayaan warga oleh tentara Israel. Lee menegaskan, perdamaian sejati sulit dicapai apabila Israel terus menolak kritik atas tindakan yang melanggar hukum internasional.

"Sangat mengecewakan karena Kementerian Luar Negeri Israel tidak mau merenungkan kritik dunia atas tindakan tidak manusiawi dan pelanggaran hukum internasional yang menyebabkan penderitaan besar," ujar Presiden Lee Jae-myung, dilansir The Japan Times.

Pihak Israel menilai komentar tersebut tidak pantas dan merupakan penghinaan terhadap institusi militer mereka yang diklaim selalu beroperasi sesuai koridor hukum.

"Pernyataan Presiden Lee Jae-myung mengenai video tersebut sama sekali tidak bisa diterima. Hal ini sangat layak dikecam karena meremehkan tragedi kemanusiaan yang sedang dihadapi bangsa kami," sebut Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan resminya.

Juru bicara Pemerintah Korea Selatan, Park Il, sempat berupaya meredakan situasi dengan mengklarifikasi, pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Presiden Lee mengenai HAM universal, bukan serangan politik secara resmi. Kendati demikian, Presiden Lee tetap teguh pada pendiriannya dan mendesak Israel untuk lebih berempati terhadap sentimen warga dunia.

Pemerintah Israel mengklaim, video yang disebarkan oleh Presiden Lee merupakan rekaman peristiwa lama dari bulan September 2024. Penyelidikan atas kasus tersebut juga diklaim telah selesai dilakukan. Israel menuding Lee sengaja menyebarkan narasi bohong dengan mengutip sumber yang tidak kredibel.

"Presiden Lee Jae-myung menggunakan cerita lama dari tahun 2024 dan mengutip akun palsu untuk menyebarkan kebohongan tentang Israel seolah-olah itu kejadian sekarang," kata perwakilan Kementerian Luar Negeri Israel, dilansir Channel News Asia.

Merespons tudingan tersebut, Tim Kepresidenan Korea Selatan membela Presiden Lee dengan menegaskan, inti dari permasalahan ini adalah tindakan kekerasan dalam perang yang tidak boleh ditoleransi, terlepas dari kapan waktu kejadiannya.

"Saya harus memastikan apakah video ini benar. Jika benar, saya ingin tahu apa tindakan yang sudah diambil untuk menangani pelanggaran tersebut," kata Lee.

Ia menambahkan, pelanggaran hukum dan tragedi kemanusiaan tidak memiliki masa kedaluwarsa.

"Kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia tidak memiliki batas waktu. Setiap negara yang beradab harus bertanggung jawab secara moral dan hukum internasional," ujar Lee.

Di ranah domestik, manuver Presiden Lee kian memantik kontroversi setelah dirinya menyandingkan tindakan militer Israel dengan sejarah kelam masa lalu, seperti isu perbudakan seks (comfort women) di era penjajahan Jepang dan tragedi Holocaust.

"Pembunuhan di masa perang sama saja dengan masalah yang kita perjuangkan selama ini, seperti perbudakan wanita penghibur di masa penjajahan Jepang maupun pembantaian massal terhadap warga Yahudi," ucap Presiden Lee.

Pernyataan ini menuai kecaman dari kubu oposisi yang menilainya sebagai langkah ceroboh yang berpotensi mengancam hubungan strategis negara, khususnya di sektor keamanan energi.

"Apakah pantas bagi presiden untuk ribut dengan pemerintah Israel di tengah situasi Timur Tengah yang sensitif tanpa pertimbangan matang?" kritik anggota parlemen dari kubu oposisi, Song Eon-seog.

Sebaliknya, barisan pendukung pemerintah tetap memuji langkah sang presiden dan menilainya sebagai bentuk keberanian moral yang patut diapresiasi.

"Kata-kata Presiden Lee adalah ajakan tulus untuk tidak mengabaikan rasa sakit orang lain, terlepas dari rumitnya politik dunia saat ini," bela anggota parlemen Han Jun-ho.