Korea Selatan Siapkan Anggaran Jumbo untuk Atasi Krisis Energi
- Pemerintah Korea Selatan menyiapkan paket dana darurat 10,1 triliun won untuk membatasi harga minyak nasional dan memberi kompensasi pada perusahaan kilang demi menjaga stabilitas ekonomi.
- Sebesar 4,8 triliun won dialokasikan sebagai voucher tunai bagi 70 persen warga berpenghasilan rendah, ditambah 2,8 triliun won untuk kelompok rentan seperti pedagang kecil dan pencari kerja muda.
- Pendanaan krisis ini berasal dari surplus pajak 25,2 triliun won tanpa menambah utang baru, sekaligus memperkuat sektor ekspor, petrokimia, dan pemerintah daerah di tengah ancaman inflasi global.
Jakarta, IDN Times - Korea Selatan mengajukan paket dana darurat demi menjaga stabilitas ekonomi nasional yang terancam oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga minyak mentah dunia serta gangguan pasokan energi yang memicu kenaikan beban operasional industri.
Melalui Kementerian Perencanaan dan Anggaran, pemerintah akan fokus pada upaya menstabilkan harga bahan bakar, memberikan bantuan bagi warga terdampak, serta memperkuat jalur logistik nasional untuk memastikan pemulihan ekonomi tetap berjalan di tengah ancaman inflasi global.
1. Pemerintah batasi harga bensin dan bantu perusahaan kilang minyak
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 10,1 triliun won (Rp113,53 triliun) untuk meredam dampak kenaikan harga energi dunia. Salah satu langkah berani yang diambil adalah menerapkan kembali kebijakan batas harga minyak nasional, sebuah langkah proteksi yang pertama kali dilakukan lagi setelah 30 tahun.
Kebijakan ini menjadi sangat mendesak mengingat harga minyak mentah Dubai melonjak drastis dari bulan sebelumnya. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan 5 triliun won (Rp56,2 triliun) sebagai uang ganti rugi bagi perusahaan kilang minyak yang terpaksa membatasi harga jual produknya di dalam negeri. Menteri Perencanaan dan Anggaran, Park Hong-keun, menyatakan bahwa gerak cepat ini sangat penting untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat.
"Bukan cuma soal angka ekonomi, beban dan rasa cemas yang dirasakan masyarakat serta dunia usaha saat ini sangat berat. Itulah mengapa kita harus bergerak lebih cepat sebelum keadaan memburuk," kata Parkpada Selasa (31/3/2026), dilansir Chosun.
2. Bantuan uang tunai bagi warga yang terdampak kenaikan harga
Selain intervensi harga, pemerintah juga menyediakan dana kesejahteraan sebesar 4,8 triliun won (Rp53,95 triliun) dalam bentuk voucher tunai. Bantuan ini ditujukan bagi 70 persen penduduk dengan penghasilan terendah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan ekonomi.
Besaran bantuan yang diterima warga bergantung pada tingkat pendapatan dan tempat tinggal mereka. Selain itu, dana sebesar 2,8 triliun won (Rp31,47 triliun) juga disiapkan bagi kelompok rentan lainnya, seperti pedagang kecil, keluarga kurang mampu, dan anak muda yang sedang mencari kerja. Presiden Lee Jae-myung meminta parlemen segera mengesahkan anggaran ini sebelum 10 April 2026.
"Saya meminta seluruh masyarakat untuk mulai menghemat energi, seperti naik kendaraan umum dan irit listrik. Krisis ini bukan sekadar hujan lewat, tapi badai besar yang kita tidak tahu kapan akan berakhir," kata Presiden Lee, dilansir The Japan Times.
3. Pemerintah pakai kelebihan pajak untuk membayar anggaran tanpa menambah utang
Untuk memperkuat industri, pemerintah mengucurkan 2,6 triliun won (Rp29,22 triliun) guna membantu sektor ekspor dan petrokimia yang terbebani biaya angkut serta energi yang mahal. Selain itu, dialokasikan pula 9,7 triliun won (Rp109 triliun) kepada pemerintah daerah agar stabilitas ekonomi di berbagai wilayah tetap terjaga.
Hebatnya, paket anggaran tambahan ini tidak bersumber dari utang baru, melainkan memanfaatkan kelebihan pendapatan pajak sebesar 25,2 triliun won (Rp283,27 triliun) hasil dari tingginya ekspor semikonduktor dan membaiknya pasar saham. Pemerintah juga menyisihkan 1 triliun won (Rp11,24 triliun) untuk membayar utang negara.
Mengingat 70 persen pasokan minyak Korea Selatan berasal dari Timur Tengah, Presiden Lee Jae-myung memperingatkan bahwa pemulihan kondisi ini akan memakan waktu yang tidak sebentar.
"Meski perang selesai besok, butuh waktu lama untuk memperbaiki fasilitas energi yang rusak di Timur Tengah agar pasokan minyak bisa normal kembali," ujar Presiden Lee, dilansir TBS News.
