Presiden Palestina Desak PBB Tangguhkan Keanggotaan Israel

Abbas mengatakan hak paling penting yang dituntut warga Palestina saat ini, adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdiri sebagai negara merdeka berdasarkan perbatasan Juni 1967. Dia menegaskan kembali bahwa pihaknya telah setuju untuk menerima 22 persen dari wilayahnya pada 1947 sebagai bagian dari solusi dua negara (two state solution). 

Abbas juga mengatakan Israel harus mengakui dan meminta maaf atas Nakba, serta membayar kompensasi kepada para pengungsi dan tanah yang sekarang didudukinya. Dia mengancam jika akar permasalahan tidak diatasi, pihaknya akan terus melakukan tindakan hukum, terutama di Pengadilan Kriminal Internasional.

Meski begitu, negara Yahudi itu tetap menentang tuntutan yang diajukan Abbas, dan dengan tegas menyatakan akan melawan Palestina. 

"Kami akan melawan kebohongan Nakba dengan kekuatan penuh dan kami tidak akan membiarkan Palestina terus menyebarkan kebohongan dan memutarbalikkan sejarah," ujar Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, dikutip Associated Press.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PBB secara resmi memperingati Nakba, yakni peringatan tahunan warga Palestina atas eksodus massal selama pembentukan Israel. Badan itu menyebut Nakba sebagai pengingat ketidakadilan bersejarah bagi rakyat Palestina dan menyoroti krisis pengungsi yang sedang berlangsung. 

Selama beberapa dekade, Nakba tidak mendapatkan pengakuan internasional. Sebab, narasi yang beredar berlawanan dengan penderitaan warga di negara yang dilanda konflik itu. 

Sementara itu, perwakilan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyebut peringatan itu tercela dan mendesak negara-negara anggota lainnya untuk memboikotnya. Dia juga telah menyurati duta besar Majelis Umum agar mengutuk peringatan yang disebutnya sebagai peristiwa keji dan upaya terang-terangan untuk mendistorsi sejarah. 

Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, 32 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Kanada, Ukraina, dan 10 negara Uni Eropa, tidak hadir dalam peringatan itu.

"Menghadiri peristiwa tercela ini berarti menghancurkan setiap kesempatan perdamaian dengan mengadopsi narasi Palestina yang menyebut pendirian negara Israel sebagai bencana," ungkap Gilad.

Pada 1947, PBB menyetujui resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi dua, yakni negara Arab dan Yahudi. Setelah mandat Inggris di wilayah itu berakhir, pada Mei 1948, Israel yang menjadi tanah air bagi orang Yahudi, mendeklarasikan kemerdekaannya.

Pembentukan Israel diikuti dengan pengusiran terhadap lebih dari 700 ribu warga Palestina yang tinggal di negara itu. Mereka menyebut peristiwa itu Nakba, yang berarti malapetaka. Nakba menjadi peringatan tahunan warga Palestina setiap tanggal 15 Mei untuk memperingati peristiwa pengusiran tersebut. 

Permasalahan terkait pengungsi hingga kini menjadi isu utama dalam konflik Arab-Israel. Negara Yahudi itu menolak tuntutan pengembalian massal pengungsi ke tempat asalnya, dengan mengatakan itu akan mengancam karakter Yahudi negara itu.