Aksi Protes di Khasmir Pakistan Tewaskan 24 Orang

Ketegangan berawal dari rencana pemilu legislatif daerah yang dijadwalkan pada 27 Juli 2026. Warga menolak adanya 12 kursi parlemen yang diberikan kepada pengungsi dari wilayah Kashmir yang dikuasai India. Aliansi warga sipil bernama Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC) memimpin aksi penolakan ini dengan menyerukan mogok umum. Kelompok ini berpendapat bahwa semua kursi parlemen seharusnya hanya diperebutkan oleh penduduk tetap di wilayah Kashmir, Pakistan.

Upaya untuk membatalkan kebijakan itu gagal setelah Mahkamah Agung setempat menyatakan bahwa alokasi kursi tersebut sah secara hukum. Gagalnya dialog antara perwakilan masyarakat dan pemerintah pun memicu aksi protes yang semakin meluas.

"Tuntutan utama kami fokus pada satu usulan saja, yaitu menghapus 12 kursi khusus yang disediakan untuk warga migran Kashmir," ujar Pengamat Politik dari Universitas Kashmir, Noor Ahmad Baba, diansir India Today.

Menurut laporan resmi, sedikitnya 24 orang tewas selama rangkaian aksi protes. Korban terdiri dari 20 warga sipil dan empat anggota polisi. Selain korban jiwa, puluhan orang dari kedua kubu dilaporkan mengalami luka-luka. Kondisi keamanan yang semakin buruk membuat pemerintah daerah menerapkan tindakan hukum yang lebih tegas.

Pemerintah kemudian menetapkan JAAC sebagai organisasi terlarang dengan menggunakan aturan antiterorisme. Dalam operasi selanjutnya, lebih dari 515 aktivis ditangkap di berbagai wilayah. Langkah ini menuai kritik dari organisasi pembela hak asasi manusia (HAM) yang menilai cara bertindak pemerintah berpotensi membatasi kebebasan warga sipil.

Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Asia Selatan, Isabelle Lassee, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini.

"Memberi cap 'teroris' kepada organisasi akar rumput dengan alasan yang tidak jelas, sambil memutus hubungan wilayah itu dari dunia luar, menimbulkan kekhawatiran serius soal tindakan otoritas Pakistan yang mengabaikan hak asasi manusia," tegasnya.

Pemerintah juga memberlakukan pembatasan akses internet serta menutup sejumlah jalan utama selama aksi berlangsung. Kebijakan ini berdampak buruk pada layanan perbankan, pengiriman barang, dan aktivitas perdagangan masyarakat.

Beberapa stasiun pengisian bahan bakar berhenti beroperasi, sementara sebagian besar pusat perbelanjaan tetap tutup. Keadaan ini menyebabkan banyak pekerja harian kehilangan mata pencaharian mereka.

"Sejak 9 Juni, saya tidak menghasilkan uang sama sekali," kata Ikhlaq Ahmed, seorang buruh harian, dikutip Daily Sabah.

Meskipun beberapa toko obat dan pedagang kebutuhan pokok sudah mulai berjualan secara terbatas, kegiatan ekonomi di sebagian besar wilayah masih belum pulih. Warga berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling menderita akibat aksi mogok dan pembatasan yang berkepanjangan dari pemerintah.