Puluhan Ribu Orang di Belanda Demo Tuntut Tindakan Tegas atas Gaza

Penyelenggara aksi menyerukan langkah konkret kepada pemerintah Belanda untuk menekan Israel. Tuntutan tersebut mencakup sanksi perdagangan yang lebih ketat, pernyataan resmi bahwa agresi Israel di Gaza merupakan genosida, serta penghentian total seluruh ekspor senjata ke negara tersebut.

Dilansir TRT World, cabang Amnesty International di Belanda selaku salah satu penyelenggara utama menyatakan lebih dari 200 ribu orang memadati jalan-jalan utama pusat kota yang ditutup untuk kendaraan. Banyak peserta mengenakan pakaian merah, membawa bendera serta spanduk Palestina, dan menyuarakan seruan "Free, free Palestine!" melalui pengeras suara di sepanjang rute.

Perdana Menteri Belanda Rob Jetten tidak menghadiri unjuk rasa ini meski sempat mengikuti aksi serupa tahun lalu sebelum menjabat. Dalam konferensi pers pada Jumat (7/11/2026), Jetten menyatakan posisinya saat ini sebagai perdana menteri membuat kehadirannya tidak tepat.

Saat membela rekam jejak pemerintahannya, Jetten menyatakan, "Setiap hari dan setiap minggu, kami melakukan apa yang kami bisa untuk meringankan situasi yang mengerikan di sana." Jetten menambahkan pemerintah Belanda telah mengambil langkah terkait permukiman ilegal di Tepi Barat dan bekerja sama dengan mitra Eropa guna meningkatkan tekanan diplomatik demi solusi dua negara.

Menteri Luar Negeri Belanda Tom Berendsen menyatakan kekhawatiran publik atas situasi di wilayah Palestina dan Israel dapat dipahami. Melalui media sosial, Berendsen menegaskan kabinet tetap berkomitmen mendorong stabilitas Timur Tengah, memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza, dan mewujudkan negara Palestina yang layak, demokratis, dan merdeka berdampingan dengan Israel yang aman.

Perang di Gaza telah memperkeruh hubungan diplomatik antara Belanda dan Israel. Mantan menteri luar negeri Belanda bahkan mengundurkan diri tahun lalu setelah gagal mengamankan dukungan parlemen terkait pengajuan sanksi baru terhadap Tel Aviv.

Pemerintah koalisi minoritas Belanda pada akhir September telah melarang impor produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Pemerintah Israel merespons kebijakan itu dengan mencabut hak istimewa dan kekebalan diplomatik bagi diplomat Belanda yang bertugas di Ramallah.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 1.550 warga Palestina tewas oleh pasukan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober 2025. Berdasarkan data otoritas kesehatan tersebut, kelompok perempuan dan anak-anak mencakup sekitar separuh dari keseluruhan korban meninggal yang tercatat.