AS Bahas Kemungkinan Dihapusnya Sudan dari List 'Sponsor' Teroris
Menlu AS Mike Pompeo bersama dengan PM Sudan Abdalla Hamdok dalam pertemuan di Khartoum, Sudan, pada 25 Agustus 2020. twitter.com/SecPompeo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Khartoum, IDN Times – Delegasi Sudan pekan ini melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Menteri Kehakiman Nasredeen Abdelbari bersama delegasi lainnya pada hari Minggu (20/9) melakukan perjalanan ke UEA guna membahas masalah regional. Mereka juga bertemu dengan pejabat AS yang berada di UEA untuk membahas penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor teroris.
Dilansir dari Reuters, pihak berwenang mengatakan pada hari Rabu (23/9), selain membahas mengenai penghapusan negaranya dari daftar itu, Sudan-AS juga membahas peranan Sudan untuk memajukan perdamaian Arab-Israel dalam kepentingan stabilitas kawasan. Ini sepertinya terkait dengan normalisasi yang telah lebih dulu dilakukan oleh UAE, Bahrain dengan Israel pada bulan ini.
1. Sejak tahun 1993, Sudan dicap sebagai negara sponsor teroris oleh AS
PM Sudan Abdalla Hamdok bersama Menlu AS Mike Pompeo membicarakan penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor teroris milik AS di Khartoum, Sudan, pada 25 Agustus 2020. twitter.com/SudanPMHamdokSudan dipimpin oleh rezim Omar al-Bashir dari tahun 1989 hingga 2019, selama kurang lebih 30 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Sudan dicap oleh AS telah mendukung grup teroris internasional. Sudan masuk dalam daftar negara sponsor teroris milik AS pada tahun 1993 bersama dengan Korea Utara, Iran dan Suriah.
Seiring dengan penetapan itu, tahun 1997 Sudan juga mendapatkan sanksi yang lebih besar berupa embargo perdagangan dan keuangan.
Dengan adanya gejolak politik dan keamanan di Sudan serta sanksi yang dilakukan AS membuat kondisi Sudan makin terpuruk ke dalam krisis ekonomi. Meskipun di tahun 2017, sanksi perdagangan telah di cabut tetapi akses pinjaman luar negeri masih terhalang dengan adanya Sudan dalam daftar negara sponsor teroris itu.
Tahun lalu, Sudan berada dalam pemerintahan transisi pimpinan PM Abdalla Hamdok setelah al-Bashir yang mendapatkan protes dari rakyat akhirnya dikudeta oleh militer Sudan. Kini, tuntutan untuk memperbaiki situasi Sudan dari krisis telah membuat Hamdok berupaya menjalin hubungan yang lebih intens bersama AS.
2. Kerjasama dengan AS
Menlu AS Mike Pompeo tiba di Khartoum, Sudan untuk membicarakan hubungan AS-Sudan, pada 25 Agustus 2020. twitter.com/SecPompeoPada masa Omar al-Bashir, kedua negara sudah mulai melakukan pendekatan untuk memperbaiki hubungan kedua negara ketika rezim al-Bashir akhirnya mulai melakukan kontra-terorisme sebagai salah satu tuntutan AS. Sanksi perdagangan yang dicabut pada tahun 2017 menunjukkan sikap AS yang melunak melihat adanya perkembangan penanggulangan teroris di Sudan.
Editor’s picks
Namun, pencabutan sanksi itu tidaklah cukup. Sudan membutuhkan akses pinjaman luar negeri dari IMF dan World Bank untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi.
Pembicaraan mengenai penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor teroris terus berlangsung sejak pemerintah transisi mulai berkuasa pada tahun lalu.
Demi mewujudkan kemungkinan tersebut, kesepakatan demi kesepakat telah terjadi, diantara setujunya Sudan untuk membayar uang santunan kepada para korban serangan Al Qaeda di Kedutaan AS, Kenya dan Tanzania, pada tahun 1998. Selain itu, kedutaan Sudan di Amerika juga telah kembali.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam surat yang ditujukan kepada para Senator Kongres Amerika, menyatakan kemajuan yang signifikan dalam hubungan kedua negara. Selain itu, Pompeo juga menargetkan penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor teroris dapat dilakukan pada akhir Oktober, beberapa hari sebelum pemilihan pada 3 November berlangsung, seperti yang dilansir dari kantor berita AFP.
Lebih lanjut, Kongres AS dalam hal ini perlu mengesahkan undang-undang untuk memberikan kekebalan bagi Sudan dari daftar itu.
3. Isu normalisasi hubungan dengan Israel
Menlu AS Mike Pompeo bersama dengan Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membahas hubungan bilateral Sudan-Israel dalam pertemuan di Khartoum, Sudan, pada 25 Agustus 2020. twitter.com/SecPompeoPada akhir bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, berkunjung ke Khartoum, Sudan, membahas hubungan kedua negara. Pada pertemuan itu, AS juga membahas kemungkinan Sudan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh UEA dan Bahrain.
Mengutip dari Al Jazeera, PM Hamdok menyatakan pemerintahan transisi yang ia pimpin sampai tahun 2022, tidak memiliki mandat untuk melakukan normalisasi itu. Sudan juga butuh waktu yang lebih lama, mengingat jika langkah normalisasi dilakukan kecaman dari masyarakat Sudan akan terjadi.
Seperti halnya pertemuan yang dilakukan Sudan dengan Israel di Uganda pada Februari lalu, yang mendapat kecaman dari pengunjuk rasa. Meski demikian, Sudan membuat kesepakatan dengan Israel dengan mengizinkan pesawat Israel untuk melintasi wilayah Sudan, segera, seperti yang dilansir dari Reuters.
Kenyataan itu secara tersirat telah mengarah pada normalisasi hubungan dengan Israel, apalagi jika AS benar-benar menghapus Sudan dari daftar negara sponsor teroris, kemungkinan normalisasi hubungan akan semakin terbuka.
Baca Juga: Pompeo Berkunjung, Sudan Minta Dihapus dari Daftar Negara Teroris
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
