RI-Australia Ajak Pihak Swasta Perangi Perdagangan Orang

11 Feb 2023, 07:15 WIB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat berada di Australia. (dok. Twitter @Menlu_RI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengajak para pengusaha Indonesia dan Australia untuk sama-sama bekerja menangani isu kejahatan perdagangan manusia, dalam kerangka pertemuan Goverment and Business Forum (GABF) Bali Process di Adelaide, Australia, kemarin.

Government and Business Forum (GABF) yang merupakan gabungan pemerintah dan swasta dan membahas perkembangan dan komitmen Acknowledge, Act, Advance (AAA) Recommendations dan area untuk kolaborasi ke depan. Indonesia diwakili oleh Boy Thohir selaku perwakilan dari swasta.

“Saya sampaikan bahwa dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Saya sampaikan data di dalam pertemuan bahwa ILO memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa,” kata Retno, dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

1. Pentingnya kemitraan pemerintah dan swasta

Retno memaparkan, sejumlah kasus perdagangan orang ini bermula dari buruknya proses rekrutmen pekerjaan.

“Saya juga tekankan dalam pertemuan GABF pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang. Saya juga garis bawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online job scams,” ucap Retno lagi.

Perwakilan swasta Indonesia, Boy Thohir juga berinisiatif untuk menyelenggarakan Tech Forum dengan focus pada young techpreneurs yang akan dilakukan pada paruh kedua 2023.

Tech Forum ini akan berikan langkah konkret, bersama dengan kalangan usaha dan pemerintah, termasuk untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online scams.

2. Krisis ekonomi dan sosial berdampak pada peningkatan TPPO

Ilustrasi Perdagangan Perempuan (IDN Times/Mardya Shakti)

Retno juga mengatakan bahwa krisis ekonomi dan sosial telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja.

“Perlunya memastikan dunia usaha melakukan transparansi rantai pasok, rekrutmen yang etis, dan pelindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di sektor swasta,” tuturnya lagi.

Selain itu, kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memerangi TPPO juga sangat diperlukan.

3. Bali Process: usaha RI dan Australia memerangi TPPO

Menlu RI Retno Marsudi dalam Foreign Ministers' Meeting of The Bali Process Steering Group (Dok. Kemlu)

Bali Process didirikan tahun 2002 oleh Indonesia dan Australia, dan merupakan forum konsultasi regional yang membahas isu tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan.

Anggota dari Bali Process ada 45 negara dan entitas, serta 4 (empat) organisasi internasional (UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO).