Pakai QRIS, Setoran Parkir di Bogor Kini Langsung ke Kas Daerah
Pemkot Bogor mewajibkan setoran parkir dari jukir langsung ke Kas Daerah melalui QRIS, tanpa perantara, untuk menekan potensi kebocoran.
QRIS telah diterapkan di 91 dari 115 titik parkir. Pembayaran tunai tetap tersedia dengan tarif Rp3.000 untuk motor dan Rp4.000 untuk mobil.
Pemkot menargetkan potensi retribusi parkir hingga Rp13–14 miliar per tahun, menyiapkan 300 titik baru, serta menertibkan 508 jukir dengan atribut dan QRIS resmi.
Bogor, IDN Times — Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memastikan, mekanisme penyetoran uang dari juru parkir (jukir) di lapangan kini langsung ditransfer ke kas daerah melalui layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Hal tersebut disampaikan Jenal usai memimpin rapat optimalisasi retribusi parkir di Balai Kota Bogor pada Jumat (9/10/2026). Jenal mengatakan, hal itu dilakukan untuk memutus rantai perantara yang selama ini dinilai rawan penyelewengan.
"Setoran dari jukir langsung direct ke kas bendahara ataupun RKUD Kota Bogor tanpa melalui perantara Danru (Komandan Regu) atau perantara koordinator-koordinator. Jadi kita hindari hal-hal yang loss potensi atau loss kebocoran yang sebelumnya sempat terjadi," kata Jenal.
1. Terapkan QRIS di 91 titik, bayar tunai tetap berlaku
ilustrasi QRIS (freepik.com/Freepik) Jenal mengatakan, Pemkot Bogor memasifkan digitalisasi pembayaran via QRIS telah diterapkan di 91 dari 115 titik parkir yang ada atau sekitar 71 persen.
Meski begitu, dia menjamin warga yang tak memiliki gawai tetap bisa membayar tunai dengan tarif resmi flat, Rp3.000 untuk motor dan Rp4.000 untuk mobil.
"Dengan digitalisasi, kita harapkan upaya itu adalah menghindari kebocoran, loss potensi, dan tentu membiasakan warga untuk memanfaatkan digitalisasi," ujar dia.
2. Targetkan PAD hingga puluhan miliar
Wakil Walikota Bogor pasca Rapat Optimalisasi Retribusi Parkir di Kota Bogor. IDN Times/Linna Susanti Jenal mengatakan, upaya digitalisasi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) yang nantinya digunakan demi menutupi berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Dia mengatakan, untuk meretribusi parkir tepi jalan milik pemerintah yang berbeda dengan pajak parkir swasta, maka diestimasikan mampu menyentuh angka ideal Rp13 hingga Rp14 miliar per tahun.
Sementara itu, terkait potensi penerimaan daerah, Jenal memaparkan adanya perbedaan angka kajian antara pihak Inspektorat, uji petik lapangan, dan proyeksi dinas.
"Kajian Inspektorat mencatat potensi sebesar Rp11,5 miliar, uji petik mandiri mencatat Rp10 miliar, sementara data internal dinas berada di angka Rp10 miliar," kata Jenal.
Jenal menegaskan, untuk memetakan angka pasti per titik, Pemkot akan menggandeng konsultan praktisi pada APBD Perubahan mendatang dan menargetkan pembukaan hingga 300 titik parkir baru.
3. Penertiban jukir Oktober, wajib punya atribut
Ilustrasi juru parkir (jukir). (IDN Times/Khusnul Hasanah) Pemkot Bogor menjadwalkan pemanggilan 120 koordinator dari total 508 jukir ke Balai Kota pada bulan Oktober ini.
"Pemkot Bogor akan melakukan penyeragaman, pembagian ID card resmi, serta pendistribusian papan barcode QRIS Bank BJB untuk dipegang oleh masing-masing jukir," kata Jenal.
Jenal mengatakan, hal ini juga akan dibarengi dengan kejelasan regulasi kesepakatan bagi hasil antara jukir dan pemerintah.
