RI dan PBB Pastikan Pasokan Pangan dari Rusia-Ukraina Aman
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan dengan Martin Griffiths selaku Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency (Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan).
Pertemuan yang digelar pada Senin (19/9/2022) waktu setempat ini, antara lain membahas soal implementasi Black Sea Initiative (BSI) dan perkembangan di Myanmar.
1. Menekankan pentingnya mengamankan pasokan pangan
Menlu Retno dan UNSG Martin Griffiths kembali menekankan pentingnya implementasi BSI, terutama untuk membantu negara berkembang dalam mengamankan pasokan pangan dan pupuk untuk rakyatnya.
UNSG Griffiths menyampaikan beberapa update terkait ekspor gandum yang telah berhasil diekspor dari Rusia, menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (20/9/2022).
Komunikasi Menlu Retno dengan UNSG Griffiths secara regular dilakukan dari sejak awal dampak pangan dirasakan akibat terjadinya perang di Ukraina.
2. Indonesia menilai ekspor gandum Ukraina harus sampai ke negara berkembang
Komunikasi intensif juga dilakukan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow pada akhir Juni lalu.
Dalam pembicaraan kali ini, Retno tekankan pentingnya ekspor pangan dari Ukraina, dan gandum serta pupuk dari Rusia, agar dapat mencapai negara-negara berkembang.
3. Membahas bantuan kemanusiaan untuk Myanmar
Selain membahas implementasi BSI, Retno dan Griffiths juga membahas mengenai bantuan kemanusiaan di Myanmar.
Keduanya sepakat bahwa bantuan kemanusiaan penting dipastikan diterima oleh semua rakyat Myanmar yang memerlukannya, tanpa diskriminasi.
Keduanya juga sepakat untuk melakukan sinergi mengenai bantuan kemanusiaan dari ASEAN dan PBB kepada Myanmar. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023.
Mengenai Afghanistan, keduanya membahas ihwal situasi kemanusiaan di negara tersebut yang tidak membaik. UNSG menyambut baik peran Indonesia dalam memajukan komunikasi dengan ulama di Afghanistan dan mendorong pemajuan hak pendidikan bagi perempuan.