Ribuan Orang Burma Ikut Aksi Protes Kudeta Myanmar di Tokyo

Perwakilan demonstran menyerahkan pernyataan kepada pejabat kementerian luar negeri, meminta Jepang untuk mengerahkan semua kekuatan politik, diplomatik, dan ekonomi untuk memulihkan pemerintahan sipil di Myanmar. Sementara itu, kerumunan demonstran yang lain secara serempak berteriak, "bebas, bebaskan Aung San Suu Kyi, bebas, bebaskan Aung San Suu Kyi."

Persatuan Asosiasi Warga Myanmar, yang mengoordinasi aksi protes tersebut, mengatakan seharusnya Jepang tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk. Hampir 3.000 orang mengambil bagian dalam unjuk rasa hari Rabu, kata penyelenggara.

Mathida, wanita berusia 50 tahun yang bekerja di sebuah restoran di Tokyo, mengatakan ia bergabung mengikuti protes untuk mendorong para pejabat Jepang agar berbuat lebih banyak demi memulihkan demokrasi di Myanmar. Sementara itu, demonstran yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, "kami ingin pemimpin kami dan ibu kami, Aung San Suu Kyi dibebaskan." Ia mengatakan militer bukanlah pemerintah. 

Melansir dari Reuters, Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) menyatakan pada hari Senin (01/02) bahwa pemimpinnya Suu Kyi meminta publik untuk tidak menerima kudeta militer dan mendesak mereka untuk menggalakkan aksi protes.

"Tindakan militer adalah tindakan yang mengembalikan negara di bawah kediktatoran," ungkap NLD dalam pernyataan yang membawa nama Suu Kyi. "Saya mendorong orang-orang tidak menerima hal ini, untuk menanggapi dan sepenuh hati memprotes kudeta oleh militer."

Jepang dan Myanmar memang telah menjalin hubungan dekat sejak lama, dengan Tokyo sebagai donor bantuan utama. Beberapa tahun terakhir, perusahaan terbesar Jepang telah mengembangkan bisnisnya secara agresif di Myanmar, yang dilihatnya sebagai frontier market utama terakhirnya di kawasan Asia Tenggara.

Bahkan terhitung sampai bulan Juni tahun lalu, sekitar 30.000 orang Burma atau warga Myanmar berada di Jepang. Hampir setengah dari mereka terdaftar dengan visa "technical trainee" yang mengizinkan mereka untuk bekerja di Jepang. 

Dilansir dari The Japan Times, ketika didesak pada konferensi pers hari Selasa (02/02) jika Jepang akan mendukung atau menekankan sikap yang telah diungkapkan Amerika Serikat termasuk kemungkinan sanksi, juru bicara utama pemerintah Jepang justru mengesampingkan jawaban langsung. Ia mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Jepang akan tetap berhubungan dekat dengan negara lain dan memantau situasi di Myanmar. 

Seorang pejabat tinggi pertahanan mengatakan pada Reuters, bahwa Jepang harus berhati-hati dalam pendekatannya kepada Myanmar, karena jika memutus hubungan maka berisiko mendorong negara tersebut lebih dekat dengan Tiongkok.