Ribuan Tahanan Perempuan di Myanmar Jadi Korban Kekerasan Militer

25 Sep 2026, 07:09 WIB2 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Ribuan Tahanan Perempuan di Myanmar Jadi Korban Kekerasan Militer

Bendera Myanmar (unsplash.com/aboodi vesakaran)

Intinya Sih

HRW melaporkan ribuan tahanan perempuan di Myanmar mengalami pemukulan, sengatan listrik, kekerasan seksual, dan isolasi selama interogasi di fasilitas militer.
Otoritas penjara disebut mengabaikan layanan medis, termasuk bagi tahanan hamil; sejumlah perempuan melahirkan di sel kotor, dengan laporan kematian ibu dan bayi.
Sejak kudeta Februari 2021, militer Myanmar menahan lebih dari 30 ribu tahanan politik, termasuk sekitar 6.600 perempuan dan 640 anak-anak, di tengah perang saudara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Organisasi pemantau hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) merilis laporan pada Rabu (23/9/2026), mengenai perlakuan buruk terhadap ribuan tahanan perempuan di Myanmar. Laporan itu mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan yang dialami tahanan perempuan selama berada dalam penahanan.

HRW menyebut kondisi tersebut terjadi di tengah konflik bersenjata yang berlangsung sejak kudeta militer pada 2021. Temuan itu turut menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia di fasilitas penahanan yang dikelola otoritas militer Myanmar.

1. Tahanan hadapi kekerasan fisik dan seksual selama interogasi

Petugas memukuli tahanan perempuan menggunakan tongkat kayu, rantai besi, dan pipa logam, serta menyerang mereka dengan ketapel selama proses pemeriksaan yang berlangsung berbulan-bulan. Para tahanan juga dilaporkan mengalami penyiksaan dengan sengatan listrik, sundutan rokok, dan pengurungan di sel isolasi.

Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan pemeriksaan fisik yang merendahkan martabat serta kekerasan seksual di sejumlah fasilitas militer. Kekerasan tersebut dilaporkan menyebabkan luka fisik dan trauma bagi para penyintas.

"Para perempuan ini menghadapi ketidakadilan berlapis, mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan di tahanan, hingga trauma mendalam setelah dibebaskan," kata Wakil Direktur Asia HRW, Bryony Lau, dikutip dari Associated Press.

2. Pengelola penjara abaikan perawatan medis bagi narapidana hamil

Otoritas penjara disebut menghambat akses perawatan medis bagi tahanan yang mengalami penyakit akut maupun kronis. Buruknya fasilitas kesehatan dan kondisi penahanan dilaporkan berkontribusi terhadap kematian sedikitnya 74 tahanan politik muda di dalam penjara.

Tahanan perempuan yang hamil tidak mendapatkan pemeriksaan kehamilan maupun bantuan persalinan darurat. Sejumlah tahanan bahkan terpaksa melahirkan di lantai sel yang kotor, yang dilaporkan menyebabkan kematian ibu dan bayi.

"Tidak ada pemeriksaan USG untuk memperkirakan persalinan. Air ketuban saya pecah tengah malam, tetapi rujukan rumah sakit baru keluar pukul 10 pagi, lalu kedua kaki saya dirantai lagi setelah melahirkan," kata seorang mantan tahanan.

3. Puluhan ribu warga ditahan sewenang-wenang sejak kudeta militer

Pemerintah militer Myanmar telah menahan lebih dari 30 ribu tahanan politik secara sewenang-wenang sejak kudeta pada Februari 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.600 merupakan perempuan, termasuk mantan pemimpin negara Aung San Suu Kyi, serta 640 anak-anak.

Perang saudara di Myanmar telah menewaskan sekitar 100 ribu orang dan memaksa 3,5 juta penduduk mengungsi. Aparat keamanan juga terus menjerat aktivis dan jurnalis menggunakan ketentuan hukum terkait kontraterorisme.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.