RSF Klaim Serukan Gencatan Senjata, Militer Sudan Menolak

20 Apr 2023, 22:11 WIB

Kondisi Sudan di tengah konflik RSF dan militer. (dok. Twitter @UNHumanRights)

Jakarta, IDN Times - Kepala Rapid Support Forces (RSF) Jenderal Mohamed Hamdan ‘Hemedti’ Dagalo menolak duduk dan berdialog dengan militer Sudan, yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Namun, RSF meminta agar ada gencatan senjata.

Situasi di Sudan kini masih membara. Tembakan dan ledakan dilaporkan masih terus terdengar di penjuru ibu kota Khartoum.

“Kami menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan gencatan senjata untuk jangka waktu tertentu, namun pihak militer tidak menginginkan itu,” kata Hemedti, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (20/4/2023).

1. Militer Sudan diklaim yang memulai pertempuran

Hemedti mengaku bahwa selama dua tahun belakangan, tidak ada yang hasil dicapai dengan militer Sudan.

“Kita tidak bicara soal duduk dengan penjahat. Kami telah bernegosiasi dengan Burhan selama dua tahun, tanpa hasil apapun. Burhan adalah orang yang memulai pertempuran dan dia yang bertanggung jawab atas pembunuhan rakyat Sudan,” ucap Hemedti.

2. Militer Sudan terus menyerang dan gencatan senjata gagal

Awalnya, RSF dan militer Sudan menyepakati gencatan senjata pada Rabu 19 April 2023. Namun upaya itu gagal. Hemedti menyebut, militer Sudan terus menyerang pasukannya.

“Kami tidak keberatan dengan gencatan senjata selama Idul Fitri,” tegas dia.

Sebaliknya, militer Sudan menuding bahwa RSF yang melanggar sendiri gencatan senjata itu.

3. Korban tewas mencapai 300 orang

Militer Sudan di kota Khartoum untuk berjaga-jaga terhadap gelombang aksi protes terhadap kudeta yang dilakukan pihak militer. (twitter.com/AJ+)

Hingga saat ini, korban tewas dilaporkan telah mencapai 300 orang dan korban terluka mencapai 3 ribu orang. Konflik bersenjata antara militer Sudan dan RSF pun sudah memasuki hari keenam.

Baik militer Sudan maupun RSF, keduanya dituding melakukan pelanggaran HAM selama konflik, ketika keduanya bersatu untuk melancarkan kudeta militer terhadap pemerintah transisi pada Oktober 2021.

“Kami membela realisasi transisi demokrasi sejati di negara ini. Satu-satunya kunci untuk menyelesaikan konflik di Sudan adalah membawa Burhan ke pengadilan,” pungkasnya.