Pimpin Sidang ASCC ke-30, Indonesia Fokus Isu Pekerja Migran

Indonesia jadi pemimpin sidang ASCC ke-30

Jakarta, IDN Times – Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-30 (The 30th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) 2023 digelar di Jakarta. Sidang ini dihadiri beberapa figur penting di ASEAN.

Tercatat, acara ini dihadiri Menteri se-ASEAN, Sekjen ASEAN, para pejabat tinggi ASCC, dan Deputi Sekjen ASCC. Acara ini pun membahas berbagai persoalan sosial budaya di kawasan ASEAN, termasuk isu terkait pekerja migran.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran

1. Indonesia soroti khusus isu pekerja migran

Pimpin Sidang ASCC ke-30, Indonesia Fokus Isu Pekerja MigranPara pekerja migran Indonesia di Hong Kong saat menikmati hari liburnya. IDN Times/Faiz Nashrillah

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang memimpin sidang mengungkapkan, salah satu agenda yang akan didorong saat sidang umum ASEAN, berkaitan dengan pekerja migran.

“Hari ini kami membahas tentang pilar sosial budaya, untuk nanti diadopsi pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September mendatang. Salah satu topiknya yang akan kita bahas tadi mengenai pekerja keperawatan atau care worker,” ungkap Muhadjir dalam jumpa pers di The Langham, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Selain isu pekerja migran, Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn juga menyebut pertemuan ini nantinya menentukan arah strategis ASCC dalam membina dan memastikan ASEAN yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kao mengatakan, pertemuan itu sebagai ajang bertukar pandangan mengenai pembentukan ASCC yang kuat dan inklusif.

"Pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas kepemimpinan yang kuat sebagai Ketua ASEAN 2023 dan Dewan ASCC, serta menegaskan komitmennya untuk mendukung Keketuaan Laos di ASEAN pada 2024," ungkap Kao.

Baca Juga: Ini Jadwal Lengkap KTT ASEAN ke-43 di Jakarta

2. Kesiapan Indonesia untuk lebih aktif di ASEAN

Pimpin Sidang ASCC ke-30, Indonesia Fokus Isu Pekerja MigranMenko PMK Muhadjir Effendy (tengah) saat ditemui usai memberikan sambutan dalam acara ASCC 2023 di Nusa Dua Bali. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional Joko Kusnanto Anggoro menyebut, deklarasi dan pernyataan terkait permasalahan sosial budaya di ASEAN pada 2023 dianggap sangat produktif.

"Ada resonansi dengan program-program domestik, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan stunting, kemudian pemerataan pembangunan, isu gender, dan seterusnya," kata Joko.

Selain itu, Joko mengatakan, pihaknya berupaya menjadikan berbagai isu terkait sosial budaya sebagai pilar penting yang dibahas pada kepemimpinan ASEAN periode berikutnya.

"Kami berharap di 2023 dan 2024, kita akan lebih aktif lagi di ASEAN untuk dapat mempromosikan isu sosiokultural," kata Joko.

Baca Juga: Absen di KTT ASEAN, Joe Biden ke G20 dan Vietnam

3. Lima fokus pilar sosial budaya ASEAN

Pimpin Sidang ASCC ke-30, Indonesia Fokus Isu Pekerja MigranPj. Gubernur Heru Ajak Warga Sukseskan KTT ASEAN, Gandeng Ditlantas Polda Metro Jaya Atur Mobilitas. (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Di bawah Keketuaan Indonesia, Pilar Sosial Budaya ASEAN mempunyai lima fokus, yaitu isu pemberdayaan penyandang disabilitas, mitigasi perubahan iklim, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, serta resiliensi berkelanjutan terhadap bencana.

Adapun isu-isu prioritas tersebut dituangkan dalam dokumen yang akan disahkan oleh para kepala negara ASEAN pada pertemuan KTT ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023.

Dokumen-dokumen dimaksud adalah ASEAN Declaration on Disability-Inclusive Development and Partnership for a Resilient ASEAN Community, ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-28), ASEAN Declaration on Gender Equality and Family Development, ASEAN Leaders’ Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia, dan ASEAN Leaders’ Declaration on Sustainable Resilience.

Selain itu, Indonesia mengusulkan 13 dokumen lain di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan jejaring desa, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan pendidikan. Sebelum dinaikkan ke tingkat kepala negara ASEAN, dokumen-dokumen tersebut akan terlebih dahulu dibahas dalam Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN atau ASCC ke-30.

Topik:

  • Dheri Agriesta

Berita Terkini Lainnya