Wellington, IDN Times - Pemerintah Selandia Baru menangguhkan hubungannya dengan Myanmar terkait adanya kudeta militer yang terjadi minggu lalu. Bahkan Selandia Baru memutuskan untuk sementara kontak militer dan politik tingkat tinggi dengan negara Asia Tenggara tersebut.
Sebelumnya militer Myanmar telah menahan pemimpin Aung San Suu Kyi dan beberapa anggota partai National League for Democracy (NLD) yang mengakhiri kepemimpinan sipil di negara tersebut.
Pada Selasa (09/02) Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengumumkan usai rapat kabinet mengenai pemutusan hubungan politik tingkat tinggi dan kontak militer dengan Myanmar. Selain itu, program bantuan juga selayaknya tidak diberikan lantaran disebut akan menguntungkan pihak militer, dilansir dari Stuff.
Bahkan Selandia Baru juga memberlakukan larangan perjalanan bagi pemimpin militer Myanmar ke negaranya dalam minggu ini. PM Selandia Baru dengan partner internasionalnya juga akan terus mengikuti perkembangan terbaru di Myanmar.
Melansir dari Anadolu Agency, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta juga melontarkan bahwa negaranya tidak akan mengakui legitimasi dari pemerintah militer di Myanmar. Ia juga mengatakan bahwa,
"Aotearoa Selandia Baru sangat memperhatikan kudeta di Myanmar. Kami tidak mengakui legitimasi dari pemerintah militer dan kami meminta militer untuk segera membebaskan pemimpin politik dan mengembalikannya ke pimpinan sipil"
"Selandia Baru juga bergabung dengan negara lain dalam upaya menyerukan Dewan Keamanan PBB agar meningkatkan perhatian pada kudeta militer dan dampaknya bagi hak asasi manusia. Hukum dan demokrasi rakyat Myanmar harus dihargai"
Selandia Baru juga akan lebih memperhatikan terkait memasukkan program bantuan di Myanmar. Serta akan meneruskan untuk memastikan program bantuan agar tepat sasaran dan bisa membantu kemanusiaan, dikutip dari RNZ.
Mengutip dari Daily Sabah, Ardern juga mengakui jika Selandia Baru hanya memiliki pengaruh kecil terhadap pemerintah militer Myanmar. Namun Aung San Suu Kyi tetap memberi ucapan terima kasih secara pribadi kepada Wellington atas dukungannya dan bantuan selama transisi menuju demokrasi.
Suu Kyi sebelumnya sudah menjabat sebagai konselor Myanmar sejak 2016 hingga 2021 dan memperjuangkan demokrasi di negara tersebut hingga meraih penghargaan Novel tahun 1991. Namun ia juga menuai kritik dari dunia internasional lantaran ia bungkam di tengah insiden pembantaian muslim Rohingya dan membela genosida militer.
Kudeta militer Myanmar terjadi beberapa jam sebelum pelantikan parlemen baru sejak pemilu pada November lalu. Akan tetapi pihak militer menyebut adanya kecurangan dalam pemilu lantaran membuat NLD mendominasi parlemen, dilaporkan dalam Anadolu Agency.