Selat Hormuz Bakal Diatur Bersama Iran dan Oman, AS Protes Pungutan

Menurut laporan New York Post, pembahasan kedua negara juga mencakup biaya layanan di selat yang aktivitas pelayaran kapalnya mulai pulih meski volumenya masih lebih rendah. Kondisi itu terjadi setelah adanya nota kesepahaman (Mou) antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, Albusaidi menyampaikan bahwa Iran dan Oman tetap berkomitmen menjaga pelayaran aman tanpa pungutan tol di Selat Hormuz.

Selain itu, Oman selama ini dikenal menjalankan kebijakan luar negeri yang netral dan seimbang. Rekam jejak tersebut membuat negara itu beberapa kali berperan sebagai mediator dalam perundingan antara AS dan Iran.

Pekan lalu, pemerintah Iran menjelaskan bahwa pungutan yang direncanakan bukan berupa tol, melainkan biaya layanan maritim. Kebijakan tersebut diperkirakan mulai diterapkan setelah masa transisi selama 60 hari tanpa pungutan sebagaimana tercantum dalam MoU.

Pada masa transisi itu, konsultasi tetap dilakukan dengan negara-negara Teluk lainnya. Pembahasan tersebut ditujukan untuk menyamakan pandangan mengenai administrasi masa depan dan bentuk layanan maritim yang akan diterapkan di sepanjang selat.

Rencana Iran dan Oman tersebut memicu respons dari pihak luar. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan penolakan keras saat berada di Uni Emirat Arab.

Rubio menyoroti status hukum jalur perairan internasional tersebut.

“Tidak ada negara yang diizinkan memungut tol atau biaya di perairan internasional. Itulah hukum internasional yang ada, begitulah adanya,” katanya, dikutip New York Post.