Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa China telah melakukan patroli bersama di dekat wilayah mereka.
Dilansir Channel News Asia, Kamis (27/6/2024), Taiwan menyatakan sejak pukul 07.00 kemarin, ada 26 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur J-16 yang beroperasi di utara, tengah, dan selatan Taiwan.
“Sudah terlalu sering China melakukan provokasi seperti ini,” sebut pernyataan dari Kemenhan Taiwan.
Sementara itu, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di China mengatakan bahwa pemerintah China memiliki hak hukum untuk melindungi integritas wilayah negaranya dan bakal menghukum apa yang dianggap Beijing sebagai separatisme.
“Penegakan hukum nasional dan lembaga peradilan akan mengejar semua pendukung kemerdekaan Taiwan atau separatis dan akan menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku,” demikian pernyataan kantor tersebut.
China mengeluarkan pedoman yang mengancam hukuman mati bagi warga Taiwan yang mendukung kemerdekaan pulau tersebut.
Menanggapi ancaman tersebut, Taiwan dengan tegas menyatakan bahwa China tidak memiliki hak untuk mengatur Taiwan. Warga Taiwan juga diharap tetap tenang dan tidak perlu takut akan ancaman ini.
"Pemerintah Beijing sama sekali tidak memiliki kekuasaan atas Taiwan, dan aturan-aturan Partai Komunis China tidak berlaku bagi rakyat kami," kata juru bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan.
Pedoman baru ini secara resmi menyatakan bahwa tindakan yang bertujuan memerdekakan Taiwan dianggap sebagai tindak pidana. Sun Ping, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik China, menjelaskan bahwa hukuman terberat untuk kejahatan separatisme adalah hukuman mati.
"Pedang tajam tindakan hukum akan selalu menggantung tinggi," tegas Sun.
Selain hukuman mati untuk kasus yang dianggap sangat serius, pedoman juga mencantumkan hukuman penjara 10 tahun hingga seumur hidup. Hukuman ini ditujukan bagi orang-orang yang dianggap sebagai pendukung utama kemerdekaan Taiwan.
Aturan baru ini didasarkan pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya, termasuk Undang-Undang Anti-Pemisahan tahun 2005. Undang-undang ini mengatur perihal justifikasi China untuk menyerang Taiwan secara militer jika pulau itu mencoba memerdekakan diri.