Taliban Tunjuk Mohammad Hasan Akhund Jadi Perdana Menteri Afghanistan

08 Sep 2021, 07:23 WIB

Perdana menteri Afghanistan yang ditunjuk Taliban Mohammad Hasan Akhund (Twitter/alemara_ar)

Jakarta, IDN Times - Taliban menunjuk Mohammad Hasan Akhund sebagai perdana menteri atau kepala pemerintahan baru Afghanistan. Akhund merupakan mantan ajudan pendiri Taliban Mullah Omar.

Dikutip dari Al Jazeera, daftar kabinet yang diumumkan oleh Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada Selasa (7/9/2021), didominasi oleh tokoh-tokoh lama dan tidak memasukkan perempuan.

Adapun Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban, akan menjabat deputi perdana menteri. Sementara Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri.

“Imarah Islam memutuskan untuk mengumumkan kabinet sementara demi menjalankan pekerjaan pemerintahan yang diperlukan,” kata Mujahid saat konferensi pers di Kabul, setelah menyebut 33 anggota kabinet dan menyampaikan jabatan yang tersisa akan diumumkan dalam waktu dekat.

1. Tidak mencerminkan inklusivitas

Kabinet Taliban: Perdana Menteri Afghanistan Mohammad Hasan Akhund (tengah), Deputi Perdana Menteri Abdul Ghani Baradar (kanan), Wakil Deputi Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi (kiri) (Twitter/alemara_ar)

Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Menteri keuangan dijabat oleh Hedayatullah Badri dan menteri luar negeri diisi oleh Amir Khan Muttaqi, seorang negosiator Taliban di Doha.

Pada kesempatan yang sama, Mujahid berjanji akan mengambil tokoh dari berbagai wilayah untuk bergabung dalam kabinet.

Koresponden Al Jazeera di Kabul, Charles Stratford, mengatakan bahwa wajah kabinet tidak mencerminkan janji Taliban soal pembentukan pemerintahan yang inklusif.

“Penting untuk mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka adalah (suku) Pashtun, dan tidak mempertimbangkan keragaman etnis yang besar di negara ini,” kata Stratford.

Kemudian, Obaidullah Baheer dari American University of Afghanistan menyampaikan, penunjukkan sosok lawas tidak akan membantu Taliban di tengah upaya mencari pengakuan internasional.

“(Taliban) tidak menghabiskan waktu untuk membahas atau menegosiasikan inklusivitas atau potensi pembagian kekuasaan dengan partai politik lain. (Taliban) justru menghabiskan waktu untuk membagi kue (baca: jabatan) di antara barisan mereka sendiri,” tutur Baheer.

2. Akhund masuk dalam daftar hitam PBB

emblem PBB (instagram.com/unitednations)

Sebagai informasi, Akhund merupakan satu dari sekian tokoh Taliban yang tercatat dalam daftar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Akhun berasal dari Kandahar, kota kelahiran Taliban. Ketika kelompok itu berkuasa sepanjang 1996-2001, Akhun merupakan menteri luar negeri kemudian menjabat sebagai wakil perdana menteri.

Selain itu, Akhund juga menjabat sebagai Kepala Rehbari Shura atau dewan kepemimpinan yang bertugas untuk menggodok kebijakan Taliban.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Haqqani merupakan orang dari Federal Bureau of Investigation. Jaringan Haqqani dicap oleh Amerika Serikat (AS) sebagai organisasi teroris.

3. Pemimpin tertinggi Taliban sebut pemerintah akan bekerja untuk rakyat

Pemimpin Taliban dan Pemimpin Tertinggi Afghanistan, Hibatullah Akhundzada. twitter.com/Charles_Lister

Melalui sebuah pernyataan, pemimpin tertinggi Taliban Mullah Haibatullah Akhunzada menuturkan, pemerintahan baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.

“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini,” kata Akhundzada.

Dia juga berjanji bahwa pemerintahan baru akan memastikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, dia menegaskan larangan kepada warga Afghanistan untuk meninggalkan negeri.

“Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun. Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan, dengan cara ini kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang,” ujar Akhunzada.