Tanpa Penjelasan, China Batasi Wilayah Udara Lepas Pantai selama 40 Hari

10 Apr 2026, 20:40 WIB

Bagus Samudro

Tanpa Penjelasan, China Batasi Wilayah Udara Lepas Pantai selama 40 Hari

ilustrasi pesawat terbang (pexels.com/Pixabay)

Intinya Sih

Otoritas China menetapkan pembatasan wilayah udara lepas pantai selama 40 hari tanpa penjelasan resmi, mencakup Laut Kuning hingga Laut China Timur dan area di utara Taiwan.
Pengamat menilai kombinasi durasi panjang, cakupan luas, serta ketiadaan penjelasan menunjukkan pola operasi yang tidak biasa dan berpotensi mencerminkan kesiapan militer berkelanjutan.
Zona udara tersebut diduga dimanfaatkan untuk latihan manuver tempur skala besar terkait potensi konflik sekitar Taiwan, sementara otoritas China belum memberikan pernyataan resmi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Otoritas China menetapkan pembatasan luas di wilayah udara lepas pantainya selama 40 hari berturut-turut tanpa penjelasan resmi. Kebijakan ini memicu tanda tanya serta spekulasi dari pengamat penerbangan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Zona pembatasan meliputi Laut Kuning yang berbatasan dengan Korea Selatan serta Laut China Timur yang mengarah ke Jepang. Area tersebut membentang ratusan kilometer di utara Taiwan dan mencakup perairan di utara hingga selatan Shanghai. Total cakupannya bahkan melampaui luas pulau utama Taiwan, dengan pemberlakuan dimulai pada Jumat (27/3/2026) hingga Selasa (6/5/2026), menurut laporan The Wall Street Journal.

1. NOTAM mengatur pembatasan wilayah udara skala besar

ilustrasi landasan pesawat (pexels.com/Darli Donizete)

Dilansir Taipei Times pemberitahuan ini disampaikan melalui Notice to Airmen (NOTAM) atau Pemberitahuan untuk Misi Penerbangan. Sistem ini lazim digunakan otoritas penerbangan untuk memberi informasi kepada pilot serta pihak terkait mengenai pembatasan sementara di ruang udara.

Penandaan zona menggunakan kode SFC-UNL yang berarti pembatasan berlaku dari permukaan hingga ketinggian tak terbatas. Meski demikian, penerbangan sipil tetap diizinkan melintas dengan syarat melakukan koordinasi lebih dulu dengan otoritas berwenang.

Durasi selama 40 hari tanpa pengumuman resmi sebagai latihan militer membuat kebijakan ini berbeda dari praktik sebelumnya. Pada situasi lain, China biasanya hanya mengumumkan latihan militer dalam hitungan hari, sementara pemesanan wilayah udara kali ini beriringan dengan penghentian mendadak aktivitas penerbangan militernya di sekitar Taiwan.

2. Pengamat menyoroti pola pembatasan yang tak biasa

ilustrasi pesawat akrobatik (pexels.com/UMUT DAĞLI)

Ray Powell yang menjabat sebagai direktur proyek SeaLight di Universitas Stanford menilai kombinasi pembatasan SFC-UNL, durasi panjang, serta ketiadaan penjelasan resmi sebagai hal yang perlu dicermati. Ia rutin memantau aktivitas maritim China dan menilai kondisi ini menunjukkan pola yang berbeda dari biasanya.

“Itu menunjukkan bukan latihan yang terpisah melainkan postur kesiapan operasional yang berkelanjutan—dan satu yang tampaknya China tidak merasa perlu untuk menjelaskannya,” kata Powell kepada WSJ, dikutip NDTV.

3. Wilayah udara digunakan untuk latihan manuver tempur

Bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran)

Area yang dibatasi tersebut dinilai memberi ruang bagi China untuk melatih berbagai skenario pertempuran udara, terutama yang berkaitan dengan potensi konflik di sekitar Taiwan. Penggunaan wilayah udara dalam skala luas memungkinkan pelaksanaan latihan dengan variasi manuver yang lebih kompleks.

Christopher Sharman dari China Maritime Studies Institute di US Naval War College menyampaikan kepada WSJ bahwa zona tersebut dapat dimanfaatkan untuk melatih jenis manuver tempur udara yang dibutuhkan dalam skenario tersebut. Penilaian ini menyoroti fungsi strategis dari pengendalian ruang udara yang sedang berlangsung.

Seorang pejabat keamanan senior Taiwan menilai langkah ini berkaitan dengan situasi ketika Amerika Serikat (AS) tengah fokus pada konflik di Timur Tengah. Ia menyebut pemesanan wilayah udara itu sebagai sinyal kepada Jepang sekaligus upaya membatasi peran sekutu AS serta mengurangi pengaruh Amerika di Indo-Pasifik.

Hingga kini, Kementerian Pertahanan Nasional China maupun Administrasi Penerbangan Sipil China belum memberikan pernyataan resmi terkait NOTAM tersebut. Permintaan komentar dari media juga tak mendapat respons dari kedua lembaga.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.