Tentara Korut yang Tewas Berperang di Ukraina Mencapai 300 Orang

Korsel sebelumnya mengklaim bahwa Pyongyang mengirim lebih dari 10 ribu tentara untuk membantu Moskow berperang melawan Ukraina. Beberapa di antara mereka telah tewas ketika diturunkan ke medan pertempuran.

Dilansir The Moscow Times, Lee mengatakan bahwa tentara dari Korps Badai Elit Korut diperintahkan untuk bunuh diri dari pada ditawan. Informasi tersebut diketahui pada memo yang ditemukan pada tentara yang tewas, yakni pihak berwenang Korut menekan mereka untuk bunuh diri atau meledakkan diri sebelum ditangkap.

Lebih lanjut, Lee menjelaskan bahwa seorang prajurit Pyongyang yang hendak ditangkap, berteriak "Jenderal Kim Jong Un" dan mencoba meledakkan granat. Tapi dia kemudian ditembak dan terbunuh.

Menurut laporan NIS, banyakanya korban tentara Korut karena kurangnya pemahaman mereka terhadap peperangan modern. Ini termasuk tindakan sia-sia menembaki pesawat nirawak jarak jauh.

Dilansir Yonhap, laporan dari NIS itu muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa pasukannya menangkap dua tentara Pyongyang. Salah satu tentara ketika ditanya apakah ingin pulang, menjawab ingin tetap berada di Ukraina.

Zelensky mengatakan Kyiv siap menukar tentara Korut sebagai ganti tawanan perang Ukraina yang ditahan di Rusia. Menurut NIS, kedua prajurit itu berasal dari Biro Umum Pengintaian, badan intelijen utama militer Korut.

Rusia enggan mengomentari laporan penangkapan tentara Korut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.

"Kami terus membahas kemungkinan pertukaran, yang bukan pekerjaan mudah, tetapi bagi kami, kehidupan setiap prajurit Rusia penting," katanya.

Kedua tentara yang ditangkap Kiev itu belum menyatakan apakah ingin membelot dan pergi ke Korsel. Tapi NIS bersedia membahas masalah itu dengan Kiev jika tentara itu minta pulang ke Seoul.

Juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel, Koo Byoungsam, mengatakan bahwa memfasilitasi suaka tentara Pyongyang perlu tinjauan hukum, termasuk hukum internasional. Selain itu, mereka juga butuh konsultasi dengan negara-negara terkait.

"Tidak ada yang dapat kami katakan pada tahap saat ini," ujarnya.