Thailand Gelar Pertemuan Bahas Myanmar, RI Absen

19 Jun 2023, 20:31 WIB

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya (kanan) dan Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, menyatakan bahwa Indonesia tidak hadir dalam pertemuan yang digelar oleh Thailand pada 18 dan 19 Juni 2023.

Thailand diketahui mengundang para menteri luar negeri ASEAN untuk hadir dan duduk bersama Menteri Luar Negeri Myanmar yang merupakan junta militer. Pertemuan ini digelar di Pattaya.

Surat undangan dari Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai ini dikirim ke sembilan negara anggota ASEAN. Namun, hanya Wakil Menteri Luar Negeri Kamboja yang dikabarkan menyanggupi untuk hadir.

"Kita diundang, tapi kita tidak hadir," kata Ngurah, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6/2023).

1. Harus taati Lima Poin Konsensus

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai. (IDN Times/Sonya Michaella)

Terkait pertemuan yang dihelat Thailand tersebut, Ngurah lantas mengacu pada Lima Poin Konsensus yang sudah disepakati negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar.

"Kita harus taati Lima Poin Konsensus. Kalau satu negara lakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tapi kalau kita bicara konteks ASEAN, kita ada aturan mainnya. Ada Lima Poin Konsensus, ada keputusan KTT dan leaders (pemimpin ASEAN)," ujar Ngurah lagi.

Sementara itu, Don mengklaim bahwa peran Thailand ini tidak akan menggantikan peran ASEAN.

"Situasi saat ini telah banyak berubah. Sekarang banyak pertempuran di Myanmar. Mereka juga sedang memetakan jalan pemilu. Hal ini membuat kami perlu melanjutkan interaksi kami dengan Myanmar," beber Don.

2. Larangan kehadiran junta Myanmar di tingkat politik masih berlaku

Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (Twitter.com/KenRoth)

Selain itu, Ngurah kembali menegaskan bahwa larangan hadirnya junta Myanmar di level politik (tingkat Menlu dan pemimpin ASEAN), masih berlaku hingga saat ini.

"Dari KTT Brunei, sampai di Kamboja dan kemarin di Labuan Bajo, masih disepakati bahwa level politik Myanmar tidak diundang di pertemuan menteri dan pemimpin ASEAN," kata Ngurah lagi, menegaskan.

3. Lima Poin Konsensus masih jadi pedoman ASEAN untuk bantu Myanmar

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Sementara itu, Ngurah menegaskan kembali bahwa Lima Poin Konsensus masih menjadi pedoman ASEAN membantu menyelesaikan krisis politik Myanmar.

"Di KTT 42 Labuan Bajo juga sudah sepakay bahwa 5PC jadi acuan untuk membantu Myanmar, mencari solusi damai yanf bersifat Myanmar Led Myanmar Owned. Keputusan di KTT ASEAN 40 dan 41 terkait soal level politik itu juga masih berlaku," ujar mantan Duta Besar RI untuk Singapura ini.

Ia menambahkan, salah satu mandat 5PC adalah melakukan engagement dengan semua stakeholders dan mendorong agar dialog inklusif di Myanmar dapat dilakukan.