Tuai Kritik, Menlu Myanmar Hadiri Rapat Informal di Thailand
Jakarta, IDN Times - Myanmar mengonfirmasi menteri luar negeri mereka akan menghadiri pembicaraan informal yang kontroversial di Thailand. Pertemuan pada Minggu (18/6/2023) itu, membahas tentang krisis politik negara yang dilanda kudeta itu.
Pertemuan tersebut tak lepas dari sikap Singapura yang memperingatkan bahwa kondisinya belum tepat bagi ASEAN untuk melibatkan kembali junta militer pada pertemuan tingkat tinggi. Pertemuan yg diinisiasi Thailand ini pun menuai sejumlah kritik. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Vietnam memastikan tidak hadir.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer Februari 2021 yang menggulingkan pimpinan sipil yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dari jabatannya.
1. Myanmar tidak bisa diundang dalam pertemuan resmi tertinggi ASEAN
Pada Sabtu (17/6/2023) malam, tim komunikasi junta Myanmar mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Myanmar Than Shwe diundang ke pertemuan di Thailand dan akan menghadirinya.
Dilansir The Straits Times, sejauh ini, ASEAN telah memimpin upaya diplomatik yang dinilai sia-sia untuk mengekang pertumpahan darah di tengah bentrokan sengit antara militer dan pejuang antikudeta.
ASEAN telah melarang junta Myanmar dari pertemuan tertinggi karena kegagalannya menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati dua tahun lalu.
Lebih dari 3.600 warga sipil tewas dalam penumpasan militer sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan lebih dari satu juta orang telah mengungsi akibat kekerasan yang dilakukan oleh junta Myanmar.
2. Rapat informal yang diinisiasi Thailand banyak mendapatkan kritikan
Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Natapanu Nopakun, mengatakan pada Minggu (18/6/2023) pagi, dia tidak memiliki informasi tentang siapa saja yang akan menghadiri pertemuan tidak resmi tersebut.
Rapat informal itu sebenarnya tekah mendapatkan kritikan karena dianggao berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar. Selain itu, pertemuan itu dianggap tidak pantas dilaksanakan karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN, yang dikenal sebagai "konsensus lima poin".
Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Vietnam mengonfirmasi tidak akan hadir dalam pertemuan tersebut. Thailand sendiri menanggapi kritik pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa Myanmar tidak boleh diisolasi atau disingkirkan dari ASEAN.
3. Pendukung Aung Sang Suu Kyi menentang inisiatif Thailand tersebut
Kubu Oposisi Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang terdiri dari loyalis pemerintahan Aung Sang Suu Kyi yang digulingkan, mengutuk inisiatif Thailand tersebut, tulis Reuters.
"Mengundang junta tidak sah ke diskusi ini tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (17/6/2023).
Setidaknya ada 81 kelompok aktivis Myanmar merilis surat terbuka pada Minggu (18/6/2023) mengutuk inisiatif Thailand. Mereka mengatakan itu "kontradiksi terang-terangan" dengan kebijakan ASEAN yang tidak mengundang pejabat junta ke pertemuan tingkat tinggi.
"Kami menuntut pemerintah sementara Thailand membatalkan pertemuan ini segera," tulis surat tersebut, dilansir Reuters. Sementara itu, Kamboja dikabarkan akan menghadiri pertemuan informal itu. Belum ada kabar dari Filipina, Brunei Darussalam, dan Laos apakah akan menghadiri pertemuan itu atau tidak.
