Tiba di China, PBB Akan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang

Setelah keluar dari karantina, mereka akan mengunjungi wilayah otonomi Xinjiang Uyghur, kata Liz Throssell yang merupakan juru bicara UN High Commissioner for Human Rights.

Sebelumnya, ketua hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, telah bernegosiasi dengan Pemerintah China sejak September 2018 tentang kunjungan ke Xinjiang, dilansir South China Morning Post. 

Butuh waktu empat tahun untuk melakukan pemantauan dan verifikasi terkait laporan terkait sekitar 1 juta Muslim Uyghur diduga telah ditahan di kamp-kamp penahanan massal. China juga dituduh telah melakukan penyiksaan terhadap penduduk di sana. 

Di sisi lain, China menolak semua klaim semacam itu dan menyebutnya bermotif politik. Namun, sejumlah kesaksian para penduduk Xinjiang yang berhasil kabur hampir meyakinkan banyak pihak terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China. 

Terkait tuduhan yang dilayangkan berbagai media ke China, pemerintah setempat menganggap berita tersebut merupakan manipulasi politik. Hal tersebut membuat hubungan China dengan PBB menjadi meregang. 

Menurut data PBB, setidaknya 1 juta orang Uyghur ditahan di luar keinginan mereka di tempat-tempat yang disebut Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan. Di sisi lain, masyarakat internasional mendefinisikannya sebagai kamp pendidikan ulang, dilansir Anadolu Agency. 

China telah menolak seruan berulang kali dari PBB dan organisasi internasional lainnya untuk memeriksa kamp pendidikan ulang. China hanya mengizinkan sedikit diplomat dan jurnalis asing untuk mengunjungi beberapa lokasi yang ditunjuk, itu pun dengan pengawasan yang super ketat. 

Saat ini, para turis, pemudik, atau orang asing yang bepergian ke China harus dikarantina minimal selama dua minggu. Mereka perlu dikarantina lagi ketika mereka mencapai tujuan daerah yang terpisah.

Di Guangzhou, aturan pandemik saat ini menetapkan 28 hari karantina campuran antara hotel dan rumah pribadi. Setiap pengunjung harus menghabiskan 14 hari di bawah karantina di hotel yang ditunjuk, diikuti dengan tujuh hari karantina rumah jika mereka memiliki tempat tinggal di kawasan setempat.

Mereka kemudian dapat dibebaskan dari isolasi tetapi harus memantau kondisi kesehatan mereka sendiri selama tujuh hari lagi. Hal tersebut pastinya membuat tim PBB kesusahan untuk melakukan pemantauan dan verifikasi secara efisien. 

China memang mengalami kenaikan kasus COVID-19 di beberapa daerah, termasuk Shanghai. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah China memperketat peraturan COVID-19 di sejumlah daerah.