Tiongkok Peringatkan Hong Kong: Kericuhan Bisa Mengancam Perekonomian

Harian Rakyat memandang aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut sebagai "bentuk penentangan secara terbuka" terhadap "one country, two systems" yang selama ini diadopsi Hong Kong sejak kembali berada di bawah pemerintahan Beijing.

Dalam sistem ini, Hong Kong diberi status Wilayah Administratif Khusus (Special Administrative Region) yang punya sistem ekonomi, sosial, hukum, dan politik yang berbeda dengan Tiongkok.

"Tidak mengejutkan bahwa ada beberapa rasa tidak setuju dan bahwa pertikaian besar mengenai isu-isu tertentu, tapi jika kita terjun ke dalam pusaran arus 'politisasi berlebihan' dan secara dangkal menciptakan perpecahan serta pertentangan, ini tak hanya akan sia-sia, tapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial," tulis redaksi Harian Rakyat.

Pemerintah Tiongkok sendiri dikenal memanfaatkan Harian Rakyat untuk menyampaikan pesan dan propaganda mereka ke dunia luar, mengingat media tersebut menggunakan bahasa Inggris dalam publikasi.

Oleh karena itu, tak heran ketika ada kecurigaan bahwa rilis redaksi itu sesungguhnya adalah sikap politik Beijing terhadap apa yang terjadi di Hong Kong.

Harian Rakyat juga menulis bahwa aturan hukum yang ada tak mengizinkan sejumlah "ekstremis" untuk melakukan kejahatan-kejahatan berdasarkan kekerasan, yang akan menghancurkan citra Hong Kong di mata pelaku bisnis dunia.

Apalagi, tambah redaksi, Hong Kong kesulitan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, sehingga "tak bisa menanggung gejolak dan perpecahan di dalam negeri".

Amerika Serikat dan Inggris pun turut disinggung oleh Harian Rakyat. Ini karena Tiongkok menganggap kedua negara itu, terutama Inggris sebagai bekas pemegang kontrol atas Hong Kong, ikut mengipasi tensi di wilayah tersebut. Beijing menyebutnya sebagai "agitasi dari luar".

"Apa yang juga penting dicatat adalah kemunafikan beberapa pemerintah negara Barat—terutama Amerika Serikat dan Inggris—yang menyerukan agar tindak kekerasan dihentikan seakan-akan mereka tidak ada kaitannya dengan itu," tulis Harian Rakyat.

"Namun, melihat kembali keseluruhan protes, mereka sangat terlibat dalam membakarnya sejak awal."

Sehari usai aksi penerobosan masuk ke dalam gedung Dewan Legislatif oleh ratusan demonstran Hong Kong yang frustrasi, Menteri Luar Negeri Inggris menyampaikan dukungannya kepada kelompok anti-RUU Ekstradisi tersebut.

Dalam sebuah cuitan, Jeremy Hunt menegaskan bahwa rakyat Hong Kong "berhak melakukan aksi unjuk rasa damai seperti yang tertulis dalam hukum" dan menyebut mereka sebagai "orang-orang berani".

Ia juga mengingatkan Tiongkok agar tak menjadikan protes tersebut sebagai pembenaran untuk melakukan aksi represif terhadap Hong Kong. Jika Beijing melanggar kesepakatan yang telah dibuat pada 1997, maka Hunt menilai akan "ada konsekuensi serius".

Sebelumnya, Inggris membekukan izin ekspor gas air mata ke Hong Kong karena polisi menggunakannya untuk membubarkan protes damai.

Insiden ada Senin malam yang berlangsung selama tiga jam itu merupakan babak baru demonstrasi anti-RUU Ekstradisi di Hong Kong. Seperti dilaporkan Hong Kong Free Press, ratusan massa aksi unjuk rasa menerobos masuk ke dalam gedung Dewan Legislatif yang menurut pengakuan salah satu dari mereka, demi "merebut kembali hukum" di sana.

"Kami para demonstran rakyat, kami tak punya pilihan lain, ini bukan keinginan kami untuk memprotes melawan tirani dengan tubuh kami sendiri, atau untuk menduduki Dewan Legislatif sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi," ujar seorang anggota massa.

"Pemerintahan saat ini tak lagi memprioritaskan kepentingan rakyat Hong Kong. Untuk membuat suara kami didengar oleh pemerintah, kami tak punya jalan lain melainkan menggunakan beberapa metode pendudukan dan perlawanan, termasuk menduduki Dewan Legislatif hari ini," lanjutnya.