Tanggapan Pemerintah Soal Tuntutan Demo Mahasiswa Reformasi Jilid II
- Pemerintah menegaskan terbuka terhadap kritik mahasiswa dan tengah berupaya memperkuat nilai tukar rupiah meski mengakui penyelesaian masalah ekonomi tidak bisa dilakukan secara instan.
- Kepala Kabakom RI menyebut Presiden Prabowo berhasil memangkas pemborosan APBN hingga Rp300 triliun melalui kebijakan efisiensi dan pembentukan Danantara untuk memperkuat tata kelola aset negara.
- Pemerintah menilai demonstrasi serta tuntutan mahasiswa merupakan bagian wajar dari demokrasi, dan aspirasi tersebut dianggap sebagai masukan penting bagi perbaikan kebijakan ke depan.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah merespons berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid II. Pihak istana menegaskan, terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik, sekaligus memastikan berbagai persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa tengah diupayakan penyelesaiannya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menerima ultimatum yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah terkait perbaikan nilai tukar rupiah. Sementara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai pemborosan APBN dengan menegaskan bahwa pemerintah saat ini justru fokus pada efisiensi anggaran.
Pemerintah juga menilai berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi dan menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan ke depan.
1. Istana respons ultimatum mahasiswa soal nilai tukar rupiah
Prasetyo mengatakan pemerintah menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk tuntutan agar pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah dalam waktu tertentu.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah bekerja keras mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
"Ya, tentunya kami menerima apa namanya, aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah, dan beberapa hari ini ya saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan ekonomi bukan perkara yang dapat diselesaikan secara instan karena dipengaruhi banyak faktor, baik domestik maupun global.
"Dan itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ini," ujarnya.
Prasetyo juga menanggapi tenggat waktu 18 hari yang diberikan BEM SI Jawa Tengah kepada pemerintah. Menurutnya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
"Ya kan, mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan tidak, tidak, tidak semuanya bisa, bisa seperti itu. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah, semangatnya itu lho. Semangatnya untuk kita sama-sama bekerja keras terutama di sektor ekonomi ya," katanya.
2. Istana klaim Prabowo berhasil pangkas pemborosan APBN
Sementara, menanggapi tuntutan mahasiswa terkait pemborosan APBN, Muhammad Qodari menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya justru berupaya menghentikan pemborosan dan meningkatkan efektivitas belanja negara.
"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari.
Ia menjelaskan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah berhasil memangkas berbagai belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial.
Menurut Qodari, langkah tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola aset negara melalui pembentukan Danantara guna mencegah kebocoran anggaran.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ujarnya.
3. Pemerintah sebut kritik mahasiswa bagian dari demokrasi
Meski memberikan penjelasan terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan, pemerintah menegaskan tetap menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
Qodari menilai demonstrasi dan kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi di Indonesia.
"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," katanya.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026). Mereka menyuarakan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Di Jawa Tengah, BEM SI bahkan memberikan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah. Mereka menyatakan akan menggelar aksi lanjutan bertajuk Reformasi Jilid II apabila tuntutan tersebut tidak direspons.
