Menteri LH Ajak Masyarakat Manfaatkan Potensi Karbon Bambu
- Menteri LH Moh. Jumhur Hidayat mendorong gerakan menanam bambu sebagai solusi rehabilitasi lingkungan sekaligus peluang ekonomi melalui perdagangan karbon yang sedang dikembangkan pemerintah.
- Skema perdagangan karbon memungkinkan masyarakat memperoleh dua sumber penghasilan, yaitu dari budidaya bambu dan nilai ekonomi sertifikat karbon hasil penyerapan emisi.
- Pemerintah menargetkan penanaman jutaan bambu di lahan kritis seluas 12,4 juta hektare dengan melibatkan komunitas lingkungan dan pelaku usaha untuk menyiapkan pembibitan besar-besaran.
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh. Jumhur Hidayat mendorong gerakan penanaman bambu secara masif sebagai solusi rehabilitasi lingkungan sekaligus sumber penghasilan baru bagi masyarakat.
Menurutnya, bambu tidak hanya berfungsi sebagai tanaman konservasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon yang saat ini terus dikembangkan pemerintah.
Hal itu disampaikan Jumhur saat menghadiri Sarasehan “Gerakan Menanam Bambu Selamatkan Bumi, Serumpun Bambu untuk Sejuta Manfaat” yang digelar Yayasan Bambu Indonesia bersamaan dengan pencanangan Gerakan Menanam Bambu Nusantara 2026 di Cibinong, Bogor, Minggu (14/6/2026).
1. Perdagangan karbon jadi peluang pendapatan baru
Jumhur menjelaskan, penanaman bambu dapat berperan dalam mekanisme perdagangan karbon. Skema tersebut memungkinkan perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi batas ketentuan untuk melakukan kompensasi melalui proyek penghijauan yang mampu menyerap karbon.
“Ketika ada proses industrialisasi, tentu menghasilkan emisi. Emisi itu ada batasannya. Kalau melebihi yang diperbolehkan, maka harus di-offset dengan penanaman tertentu sehingga emisi yang keluar bisa diserap kembali,” jelas Jumhur.
Ia menambahkan, kemampuan bambu dalam menyerap karbon dapat dihitung menggunakan metodologi tertentu. Setelah melalui proses verifikasi, hasil pengurangan emisi tersebut dapat diterbitkan menjadi sertifikat karbon yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan di pasar karbon.
2. Masyarakat berpotensi dapat dua sumber penghasilan
Menurut Jumhur, skema perdagangan karbon berbasis penghijauan berpotensi memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Selain memperoleh hasil dari budidaya bambu, warga juga dapat memperoleh pendapatan tambahan dari nilai karbon yang dihasilkan.
“Pohonnya aman, masyarakat dapat penghasilan. Jadi ada dua pemasukan, dari budidaya bambunya sendiri dan dari nilai karbon hasil pengurangan emisinya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai pengembangan proyek karbon berbasis bambu juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan atau green jobs.
Karena itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program rehabilitasi lingkungan berbasis vegetasi.
3. Targetkan penanaman jutaan bambu di lahan kritis
Selain bernilai ekonomi, bambu dinilai memiliki peran penting dalam pemulihan kawasan lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS).
Jumhur mengungkapkan Indonesia saat ini masih memiliki sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis yang membutuhkan upaya rehabilitasi berkelanjutan.
“Kita punya sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis. Saya ingin mencanangkan gerakan besar-besaran menanam bambu di mana-mana. Secara nasional, jumlahnya bisa jutaan, bahkan mungkin ratusan juta bambu ditanam,” tuturnya.
Untuk mendukung target tersebut, Jumhur mengajak komunitas lingkungan, pegiat konservasi, dan pelaku usaha bambu mulai menyiapkan pembibitan dalam skala besar. Langkah itu dinilai penting agar kebutuhan bibit dapat terpenuhi ketika gerakan penanaman bambu nasional mulai dijalankan secara masif.
