Tolak Usul Prabowo soal Referendum, Ukraina Desak RI Dukung Zelenskyy

04 Jun 2023, 19:37 WIB

Potret Prabowo Subianto bersama Menhan AS dan Menhan se-ASEAN dalam forum IISS Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, pada Kamis (2/6/2023). (twitter.com/secdef)

Jakarta, IDN Times - Ukraina menolak proposal perdamaian yang diusul Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, pada Sabtu (3/6/2023).

Dalam pidatonya, Prabowo mengusulkan sejumlah poin untuk akhiri perang Rusia-Ukraina, termasuk mendirikan Zona Demiliterisasi (DMZ).

Namun, usulan tersebut ditolak juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko. Ia pun menegaskan kembali posisi Kiev yang ingin pasukan Moskow mundur dari seluruh wilayahnya.

1. Prabowo usul gencatan senjata, DMZ, dan kirim pasukan penjaga perdamaian PBB

Ilustrasi tentara Ukraina (twitter.com/DefenceU)

Seperti dikutip dari Reuters, Prabowo menyerukan para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh negara, mengeluarkan deklarasi yang menyerukan dihentikannya permusuhan.

Adapun poin yang diusul Prabowo mencakup gencatan senjata, mendirikan DMZ, mengerahkan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di zona tersebut, dan meminta PBB gelar referendum atas wilayah sengketa.

Prabowo menjelaskan, DMZ dilakukan dengan mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi maju masing-masing pihak. Ia menambahkan, DMZ harus diamati dan dipantau pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan PBB.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan referendum PBB harus diadakan demi memastikan keinginan mayoritas penduduk secara obyektif terhadap wilayah-wilayah yang disengketakan Rusia-Ukraina.

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus ... deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo.

2. Ukraina sebut tak ada wilayah yang disengketakan untuk diadakan referendum

Menanggapi seruan Prabowo, Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, dan menduduki wilayah Ukraina. Oleh karena itu, kata dia, setiap proposal untuk gencatan senjata hanya memungkinkan Moskow untuk kembali mengumpulkan dan memperkuat pasukannya.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," kata Nikolenko, dilansir US News.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina." sambung dia.

Sebelumnya, Rusia membantah tudingan Ukraina soal melakukan kejahatan perang dan genosida. Untuk diketahui, perang tersebut pecah pada Februari 2022.

Proposal Prabowo menyusul langkah Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo yang bertolak ke Kiev dan Moskow pada Juni 2022. Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 15-16 September, RI saat itu berupaya membangun dialog damai untuk akhiri perang.

3. Ukraina desak Indonesia dukung proposal perdamaian buatan Zelenskyy

Potret Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky (instagram.com/zelenskiy_official)

Terkait forum IISS, Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden Komisi Uni Eropa Josep Borrell Fontelles mencatat, jika dukungan militer untuk Ukraina dihentikan maka perang akan segera berakhir. Namun, kata dia, kedaulatan Ukraina akan jatuh ke tangan agresor.

"Kami tidak dapat berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kami tidak menginginkan perdamaian yang merupakan ... perdamaian penyerahan diri. Kedamaian bagi yang lebih kuat," kata Borrell, dikutip dari Rappler.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mengusulkan 10 poin perdamaian, termasuk meminta pasukan Rusia mundur dari seluruh wilayahnya. Dalam forum IISS, Nikolenko mendesak RI mendukung proposal perdamaian buatan Zelenskyy.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.