Menolak, Menhan Ukraina Sebut Usulan Prabowo Aneh
Seoul, IDN Times - Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak dengan tegas usulan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto rencana perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Prabowo menyampaikan poin-poin rencana tersebut di IISS Shangri-La Dialogue, Sabtu (3/6/2023).
"Kami tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh seperti ini. Kedengarannya ini seperti rencana Rusia, bukan Indonesia," kata Reznikov, dikutip dari Free Malaysia Today, Minggu (4/6/2023).
Juru bicara pemerintah Ukraina, Oleg Nikolenko juga dengan tegas menolak usulan tersebut. Ukraina hanya ingin agar Rusia menarik diri dari wilayah mereka.
1. Prabowo usulkan poin perdamaian untuk Ukraina dan Rusia
Prabowo memaparkan lima poin untuk perdamaian Ukraina dan Rusia. Namun, ia hanya membacakan empat poin dalam pidatonya di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Poin keempat tentang pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia, tidak dibacakan.
Berdasarkan informasi rilis yang diterima IDN Times, terdapat lima poin dari draf pidato Prabowo tersebut. Poin kelima dalam pidato berbunyi, PBB harus menyelenggarakan, melaksanakan, dan memutuskan 'referendum' di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan dari mayoritas penduduk wilayah tersebut. Poin ini dibacakan Prabowo dalam pidatonya.
2. Kemlu enggan menanggapi polemik pidato Prabowo
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI buka suara terkait poin kelima pidato Prabowo tersebut.
"Sebaiknya ditanyakan ke Juru Bicara Kementerian Pertahanan," kata juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, kepada IDN Times, Sabtu (3/6/2023).
3. Isi pidato Prabowo
Ketua Umum Gerindra itu mengusulkan agar Dialog Shangri-La dapat menemukan cara untuk mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian.
Pertama, diadakan gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di wilayah berkonflik.
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, harus ada pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Poin inilah yang tidak dibacakan Prabowo.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
