Trump Beri Syarat Baru ke Iran jika Mau Damai dengan AS

24 Apr 2026, 20:32 WIB

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

Trump Beri Syarat Baru ke Iran jika Mau Damai dengan AS

potret Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (flickr.com/The White House via commons.wikimedia.org/The White House)

Intinya Sih

Donald Trump menetapkan syarat baru bagi Iran untuk menghentikan pendanaan terhadap Hizbullah jika ingin berdamai dengan Amerika Serikat.
Negosiasi damai antara AS dan Iran di Pakistan gagal karena Iran menolak menghentikan program senjata nuklirnya, membuat perundingan tahap kedua tertunda.
Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran hingga tercapai kesepakatan damai, namun tetap melanjutkan blokade di Selat Hormuz sebagai tekanan diplomatik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberi syarat baru ke Iran jika mereka ingin damai dengan AS. Dalam pernyataannya, Trump meminta Iran untuk berhenti mendanai Hizbullah. Trump menegaskan, syarat tersebut harus diterima dan dipatuhi oleh Iran jika ingin berdamai dengan AS.

“Itu (berhenti mendanai Hizbullah) merupakan hal yang wajib,” ujar Trump pada Kamis (23/4/2026), seperti dilansir Times of Israel.

Sebagai informasi, Iran memang menjadi salah satu pemasok dana bagi Hizbullah. Ini merupakan bentuk solidaritas Iran yang telah menjadi sekutu Hizbullah sejak lama. Selain memberikan pendanaan, Iran juga kerap memberi pasokan senjata untuk pasukan dari milisi asal Lebanon tersebut.

1. Iran enggan menyetop program senjata nuklirnya

potret bendera Iran (unsplash.com/mostafa meraji)

Sebelumnya, AS sudah mengajukan syarat perdamaian ke Iran dalam perundingan damai yang digelar di Islamabad, Pakistan, pada 11 April lalu. Jika ingin berdamai, AS meminta Iran untuk menyetop program pengembangan senjata nuklir mereka karena program tersebut dianggap mengganggu stabilitas keamanan dunia, khususnya di Timur Tengah.

Namun, Iran memutuskan untuk menolak syarat tersebut. Inilah yang membuat negosiasi perdamaian tahap pertama antara AS dan Iran gagal total. Padahal, jika Iran setuju dengan syarat tersebut, kesepakatan perdamaian kemungkinan besar bisa diraih.

“Kabar buruknya adalah kita belum mencapai kesepakatan, dan saya pikir itu kabar buruk bagi Iran jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat,” kata Wakil Presiden AS, JD Vance, usai bertemu dengan perwakilan Iran di Pakistan.

2. Negosiasi damai AS-Iran ditunda

ilustrasi negosiasi damai (pexels.com/Markus Winkler)

Untuk berdamai dengan Iran, AS sebetulnya sudah siap untuk melakukan negosiasi tahap kedua di Pakistan. Wakil Presiden AS, JD Vance, dikabarkan bakal kembali menjadi perwakilan AS dalam negosiasi tersebut.

Sayangnya, menurut laporan The New York Times, negosiasi damai AS dan Iran harus kembali ditunda. AS juga tidak jadi mengirim Vance ke Pakistan. Sebab, Iran dikabarkan masih enggan merespons permintaan AS untuk bernegosiasi.

Hambatan ini membuat konflik antara AS dan Iran kian alot sehingga perang berpotensi kembali meletus. Terlebih, Trump juga pernah mengancam akan menyerang Iran dengan kekuatan yang lebih besar jika mereka tidak mau berunding untuk berdamai dengan Negeri Paman Sam.

3. AS sudah memperpanjang gencatan senjata dengan Iran

ilustrasi gencatan senjata (commons.wikimedia.org/Kidfly182)

Meski begitu, Trump kini sudah memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Keputusan tersebut resmi diberlakukan pada Selasa (21/4/2026).

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump mengatakan, perpanjangan gencatan senjata bakal dilakukan hingga Iran menyepakati perdamaian dengan negaranya. Gencatan senjata ini seharusnya sudah berakhir pada Rabu (22/4/2026).

Trump menambahkan, dirinya juga akan melanjutkan blokade terhadap Selat Hormuz. Jika Iran sudah sepakat berdamai dengan AS, baru dirinya akan bersedia untuk kembali membuka selat tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.