Trump Ultimatum Israel: AS Tak Kasih Dukungan Lagi Jika Caplok Tepi Barat

24 Okt 2025, 11:12 WIB

Presiden AS, Donald Trump (kanan), dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (kiri). (The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Trump ancam Israel kehilangan dukungan AS jika caplok Tepi Barat
Trump klaim bisa bawa perdamaian di Timur Tengah, menolak caplok Tepi Barat oleh Israel
Negara Muslim, termasuk Indonesia, tolak caplok Tepi Barat oleh Israel dan desak masyarakat internasional untuk mendukung hak rakyat Palestina

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengultimatum Israel dengan potensi kehilangan seluruh dukungan dari Washington jika tetap melanjutkan rencana untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, Palestina. Pernyataan itu dia sampaikan pada Kamis (23/10/2025) dalam wawancara dengan Time, menegaskan langkah aneksasi tersebut tidak akan terjadi selama masa jabatannya.

"Israel akan kehilangan seluruh dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi," ujar Trump.

Sikap ini diambil Trump karena sudah berkomitmen dengan seluruh negara-negara Arab. Apalagi, menurut Trump, saat ini Amerika Serikat juga sudah mendapat dukungan dari negara-negara Arab dan meyakini situasi Timur Tengah akan membaik selama masa jabatannya.

1. Trump klaim bisa bawa perdamaian di Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpidato di General Assembly Hall PBB di New York, Amerika Serikat (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Trump menekankan, perdamaian jangka panjang di Timur Tengah bergantung pada siapa yang memimpin Amerika Serikat. Dia meyakini, jika AS dipimpin Presiden yang lemah, stabilitas kawasan bisa runtuh.

"Jika Presiden yang buruk datang, itu bisa berakhir dengan sangat mudah. Jika mereka menghormati Presiden, itu akan menjadi perdamaian jangka panjang yang indah," katanya dilansir Sputnik, Jumat (24/10/2025).

Trump juga menyinggung pada September 2025 lalu, sudah menyatakan tidak mengizinkan Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Menurut laporan Axios, Gedung Putih telah memperingatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melanjutkan konflik di Timur Tengah hanya akan membuat Israel semakin terisolasi.

Selain itu, Trump sempat mengajukan rencana perdamaian berisi 20 poin pada 29 September 2025 yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza, dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

2. Rencana perdamaian Gaza

Presiden RI, Prabowo Subianto disambut hangat dan akrab oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi foto bersama para pemimpin dunia (dok. Tim Media Prabowo)

Rencana perdamaian Trump juga mengusulkan agar pejuang Hamas dan faksi bersenjata Palestina lainnya tidak dilibatkan dalam pemerintahan baru Gaza. Sebagai gantinya, kendali wilayah itu akan diberikan kepada komite teknokrat di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Beberapa pekan setelahnya, pada 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas sepakat melaksanakan tahap pertama rencana tersebut untuk mengakhiri konflik dua tahun di Jalur Gaza. Kemudian, pada 13 Oktober 2025, Trump bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menandatangani deklarasi gencatan senjata di Gaza.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Hamas membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup, sementara Israel membebaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza serta 250 tahanan lainnya dari penjara di wilayahnya.

3. Negara Muslim, termasuk Indonesia, tolak Israel caplok Tepi Barat

ilustrasi peta Tepi Barat, Israel, dan Jalur Gaza (United States. Central Intelligence Agency. Directorate Of Intelligence, Public domain, via Wikimedia Commons)

Sementara itu, gelombang kecaman internasional terhadap Israel terus meningkat. Indonesia bersama sejumlah negara Muslim lain menolak keras dua rancangan undang-undang yang disetujui Parlemen Israel, yang bertujuan untuk memberlakukan kedaulatan Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Pakistan, Malaysia, Qatar, dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi 2334.

Dalam pernyataannya, negara-negara itu menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur. Mereka juga menyambut baik Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan ilegalitas pendudukan Israel dan kewajiban membuka akses bantuan kemanusiaan di Gaza.

Indonesia bersama negara-negara OKI mendesak masyarakat internasional untuk bertindak, menghentikan langkah sepihak Israel, dan mendukung hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.