Tuntut Ketua KPU Mundur, 2 Ribu Demonstran Ditangkap di India

Petugas naik ke sebuah pesawat komersial di New Delhi untuk langsung menangkap pendiri gerakan Cockroach, Abhijeet Dipke, bersama beberapa pengurus utama agar mereka tidak bisa mengatur jalannya aksi. Dalam rekaman video di dalam kabin pesawat, ia terlihat menantang polisi.

"Saya datang memang untuk ditahan. Tangkap saja saya, saya tidak takut pada kalian," tegas Dipke, dilansir Channel News Asia.

Penangkapan ini juga menyasar tokoh publik dan kelompok oposisi. Penggiat media sosial Dhruv Rathee dijadikan tahanan rumah, sedangkan mantan Kepala Menteri Delhi Arvind Kejriwal ditangkap saat sedang menuju ke lokasi aksi.

Selain itu, lebih dari 2.000 simpatisan dari kalangan mahasiswa dan warga sipil dibawa ke ruang tahanan sementara. Meskipun demikian, perwakilan gerakan menegaskan bahwa aksi demo jalanan akan tetap berlangsung.

Pemerintah mengerahkan lebih dari 25.000 personel gabungan polisi dan paramiliter untuk menutup jalur menuju Jantar Mantar. Jaringan internet ponsel di kawasan bisnis utama dimatikan agar para demonstran sulit berkoordinasi. Selain itu, hampir 50 stasiun kereta bawah tanah ditutup, perjalanan kereta jarak jauh ditunda selama sepuluh jam, dan kawat berduri dipasang di jalan tol perbatasan.

Kendaraan meriam air disiagakan di persimpangan jalan, pasar Connaught Place ditutup, serta kegiatan sekolah dialihkan secara daring agar kawasan pusat kota benar-benar kosong. Meski penjagaan sangat ketat, sejumlah mahasiswa yang berhasil menembus barikade tetap bertekad untuk bersuara.

"Pembatasan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak peduli pada hak rakyat, tetapi langkah kami tidak akan berhenti," ujar mahasiswa Universitas Delhi, Amina Minnath.

Kemarahan publik dipicu oleh desakan agar Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, mundur dari jabatannya setelah sekitar 130 juta nama dihapus dari draf daftar pemilih nasional. Kelompok pemuda dan pihak oposisi menilai langkah tersebut sarat kepentingan politik untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi serta merugikan kelompok minoritas.

Pihak komisi beralasan bahwa perbaikan data itu hanya menyasar nama ganda atau pemilih yang tidak sah. Juru Bicara Partai Bharatiya Janata, Gaurav Bhatia, membantah tuduhan kecurangan tersebut.

"Tuduhan ini sama sekali tidak memiliki bukti dan hanya dilontarkan oleh kelompok oposisi anarkis yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Sengketa data pemilih ini kini dibawa ke Mahkamah Agung India sebagai ujian bagi demokrasi menjelang pemilihan daerah.